Tanah Sempit, Anies-Sandi Harus Realistis Soal Rumah Tanpa DP
CNN Indonesia
Kamis, 20 Apr 2017 15:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia Property Watch (IPW) meminta calon kuat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk realistis dalam menjalankan program rumah bagi warga ibukota tanpa harus membayar sepeser pun uang muka. Terbatasnya lahan di Jakarta, membuat IPW menilai program tersebut sulit direalisasikan.
Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda menilai, Anies dan Sandi harus realistis melihat kendala keterbatasan lahan di Jakarta. Terlebih, janji kampanye pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra dan beberapa partai lain menyebutkan rumah tanpa DP untuk warga Jakarta akan dibanderol cuma Rp350 juta.
“Rumah Rp350 juta di Jakarta itu sudah tidak ada lagi, ada pun itu masuk gang dan tidak layak, atau tidak representatif,” kata Ali dikutip dari detikFinance, Kamis (20/4).
Menurut Ali, harga tersebut bisa dipastikan tidak memperhitungkan tingginya harga tanah di Jakarta.
“Kalau memperhitungkan harga tanah, tidak mungkin rumah tapak. Kalau mau bangun rumah tanpa DP untuk yang vertikal atau rumah susun (rusun),” katanya.
Namun untuk membangun rusun pun, Ali menyebut tidak semudah membalik telapak tangan. Sebab, meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki lahan untuk mewujudkan proyek tersebut, namun statusnya banyak yang sudah tidak clear and clean.
“Banyak yang ditempati orang, atau merupakan kawasan kumuh. Jadi harus direvitalisasi dulu sebelum dibangun rusun,” kata Ali.
Cari Pendanaan
Terkait keengganan perbankan untuk mendanai program pembangunan rumah tanpa DP jika tidak ada restu dari Bank Indonesia (BI), Ali menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengakalinya dengan mengumpulkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta.
"Sebetulnya di SK Gubernur nomor 54 ada kewajiban pengembang untuk membangun rusun, dan dari CSR-CSR perusahaan non pengembang pun bisa diambil untuk bangun rusun," terangnya.
Jika Anies dan Sandi jadi merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang menarik perhatian netizen di Indonesia, Ali meminta agar Pemerintah Provinsi menjalankannya sendiri. Sebab, jika program tersebut dikerjakan oleh swasta maka target penyediaan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tidak akan tercapai.
“Kalau swasta ada motif bisnisnya, tentu harganya setiap tahun akan naik. Kalau rumah untuk rakyat, harus pemerintah yang membangun mulai dari tanah, pembangunan, sampai penjualannya lagi,” tegasnya.
Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda menilai, Anies dan Sandi harus realistis melihat kendala keterbatasan lahan di Jakarta. Terlebih, janji kampanye pasangan yang diusung koalisi Partai Gerindra dan beberapa partai lain menyebutkan rumah tanpa DP untuk warga Jakarta akan dibanderol cuma Rp350 juta.
“Rumah Rp350 juta di Jakarta itu sudah tidak ada lagi, ada pun itu masuk gang dan tidak layak, atau tidak representatif,” kata Ali dikutip dari detikFinance, Kamis (20/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kalau memperhitungkan harga tanah, tidak mungkin rumah tapak. Kalau mau bangun rumah tanpa DP untuk yang vertikal atau rumah susun (rusun),” katanya.
 Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda. (CNN Indonesia/Dinda Audriene Muthmainah) |
“Banyak yang ditempati orang, atau merupakan kawasan kumuh. Jadi harus direvitalisasi dulu sebelum dibangun rusun,” kata Ali.
Terkait keengganan perbankan untuk mendanai program pembangunan rumah tanpa DP jika tidak ada restu dari Bank Indonesia (BI), Ali menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa mengakalinya dengan mengumpulkan dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan-perusahaan yang berbasis di Jakarta.
"Sebetulnya di SK Gubernur nomor 54 ada kewajiban pengembang untuk membangun rusun, dan dari CSR-CSR perusahaan non pengembang pun bisa diambil untuk bangun rusun," terangnya.
Jika Anies dan Sandi jadi merealisasikan salah satu janji kampanyenya yang menarik perhatian netizen di Indonesia, Ali meminta agar Pemerintah Provinsi menjalankannya sendiri. Sebab, jika program tersebut dikerjakan oleh swasta maka target penyediaan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah tidak akan tercapai.
“Kalau swasta ada motif bisnisnya, tentu harganya setiap tahun akan naik. Kalau rumah untuk rakyat, harus pemerintah yang membangun mulai dari tanah, pembangunan, sampai penjualannya lagi,” tegasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK