Wapres JK Kembali Sindir Bunga KUR di Era SBY

Rayhand Purnama, CNN Indonesia | Senin, 24/04/2017 18:11 WIB
Jusuf Kalla menyebut kebijakan suku bunga KUR yang mencapai 22 persen justru mencekik pengusaha kecil. JK berjanji bunga KUR tahun ini turun ke angka 7%. Jusuf Kalla menyatakan pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kesalahan ketika menaikkan KUR hingga 23 persen. (CNN Indonesia/safir makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Jusuf Kalla menyebut ada kesalahan soal penetapan suku bunga Kredit Usaha Rakyat di era kepemimpinan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). JK menyebut suku bunga KUR lima tahun lalu terlalu tinggi untuk pengusaha kecil.

Berbicara di hadapan Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI), Senin (24/4), JK menyebut kebijakan di periode kedua SBY menjabat presiden yaitu suku bunga KUR pengusaha besar yang diturunkan menjadi 11 persen, sementara untuk pengusaha kecil naik sampai 23 persen, justru mencekik pengusaha kecil.

(Dalam catatan CNNIndonesia.com, lima tahun lalu skema KUR Mikro dikenakan suku bunga kredit maksimal 22 persen per tahun, sementara skema KUR Ritel dikenakan suku bunga kredit maksimal 12 persen per tahun).


"Jadi pengusaha besar makin kaya dan makin besar, sementara pengusaha kecil makin kecil. Itu adalah suatu kesalahan yang menimbulkan terjadinya kezaliman," ucap JK.

Ini bukan pertama kalinya JK mengkritik kebijakan suku bunga KUR pada era SBY. Pada pertengahan Januari lalu, JK juga sempat mengutarakan hal serupa di hadapan forum Kamar Dagang Indonesia Jawa Barat.

JK juga menyebut bahwa sejak Indonesia merdeka, baru ada tiga kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ia menilai baru pada 1973 lah muncul kebijakan yang terasa untuk pengusaha dalam negeri.

"Pertama kebijakan 1973, di situ muncul pengusaha-pengusaha pribumi, yang masuk ke devisa, termasuk bapak saya. Dan banyak pengusaha yang senior banyak muncul," kata JK.

Kemudian, masih menurut JK, kebijakan lain yang mendorong lahirnya pengusaha adalah dua Keputusan Presiden (Keppres), yaitu Nomor 18 dan 15, yang lahir pascaperistiwa Malari dan mulai mendahulukan pengusaha daerah.

Sementara kebjiakan ketiga yang dinilainya berpihak pada rakyat adalah pada 10 tahun silam ketika lahirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan KUR ini lahir di era SBY pertama kali menjabat sebagai presiden dengan JK sebagai wakil.

Janji Turunkan KUR

Dalam penutupan Kongres Ekonomi Umat itu, JK juga berjanji pemerintah saat ini akan berupaya menurunkan suku bunga KUR menjadi tujuh persen, dari saat ini sembilan persen. Pemerintah disebutnya akan mencari subsidi untuk menurunkan suku bunga.

Dengan turunnya jumlah suku bunga KUR sampai tujuh persen, kata JK, pasti akan berdampak kepada penutupan sejumlah bank berskala kecil.

"Kami akan turunkan tujuh persen dengan subsidi. Jadi akan mati semua bank-bank yang mau makan rentenya. Semua bank yang mau hidup dari ribanya akan mati. Kami akan matikan, bukan sengaja tapi mati sendiri," kata dia.

Hal itu menurutnya, dianggap lebih baik daripada masyarakat tidak dapat bekerja karena faktor tersebut. "Tapi tentu lebih baik mereka tidak bisa kerja (bank kecil) dibandingkan rakyat tidak bisa kerja. Rakyat harus kerja, harus dapat layanan lebih baik," ungkap JK.

Lebih lanjut, sedikitnya ada sekitar Rp120 triliun yang sudah disiapkan pemerintah dalam bekerjasama dengan bank untuk menekan suku bunga KUR. Tiga bank akan dilibatkan, seperti Mandiri, BNI dan BRI.

"Jangan pula karena ingin eksklusif, kami bikin bank atau bikin apa, BPR-BPR bunganya 25% padahal BNI BRI menyiapkan bunganya sembilan persen. Supaya jangan mati chaneling saja dengan BRI, BNI, Mandiri, itu akan hidup," kata JK.