LKPP Wajar Tanpa Pengecualian Genjot Pemerataan Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 merupakan modal bagi seluruh jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membangkitkan cita-cita Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menciptakan pemerataan ekonomi.

Dengan status WTP, Kemenkeu telah menciptakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang transparan dan ideal dalam penggunaannya. Ini menjadi fondasi awal yang baik bagi penggunaan APBN yang maksimal dan mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas hingga ke pelosok Indonesia.

"WTP ini awal bagi kita untuk melanjutkan tradisi pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas, transparansi, dan kemampuan penggunaan APBN untuk kesejahteraan rakyat yang makin adil," ucap Sri Mulyani dalam upacara memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Senin (22/5).

Lihat juga: Rekor, Laporan Keuangan Era Jokowi Wajar Tanpa Pengecualian

Meski telah memiliki modal yang baik, namun perwujudan pemerataan ekonomi disebut-sebut tetap sulit tercapai apabila jajaran Kemenkeu cepat berpuas diri dan justru mengendorkan semangat dalam mengelola APBN. Oleh karenanya, jajaran Kemenkeu diharap tetap semangat dalam mengejar kebangkitan pemerataan ekonomi.

"Itu bisa dicapai dengan berkomitmen untuk menjadi jajaran Kemenkeu yang kompeten, berintegritas, berdedikasi pada tujuan negara kita," kata Sri Mulyani.

Dengan melakukan hal-hal tersebut, Sri Mulyani meyakini bahwa jajaran Kemenkeu tak hanya mampu mengejar pemerataan ekonomi sesuai dengan Nawacita Jokowi, namun lebih jauh, turut mengamalkan nilai-nilai luhur yang diserukan oleh para pahlawan nasional, seperti Wahidin Soedirohoesodo yang berjasa mendirikan organisasi kebangkitan pemuda Indonesia saat itu, Budi Utomo.

Lihat juga: Opini Wajar Tanpa Pengecualian Jokowi Karena 'Suspen' Lenyap

"Hari Kebangkitan Nasional menjadi nilai dari Dr Wahidin yang 109 tahun yang lalu melalui Budi Utomo, sebagai organisasi yang ditopang generasi muda dan bersemangat memperbaiki Republik Indonesia yang merdeka dari penjajahan, kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan," imbuhnya.

Makanya, Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran Kemenkeu, khususnya generasi muda yang memiliki porsi lebih dari 50 persen di kementeriannya untuk membangkitkan semangat pemerataan ekonomi.

"Dengan jumlah 70.267 orang, sebanyak 50 persen adalah generasi muda. Saya berharap, generasi muda ini punya kemampuan untuk mengestafetkan semangat Budi Utomo dalam menciptakan Indonesia yang merdeka," pungkasnya.