Pemerintah Akan Terbitkan PP Kejar WP Tak Ikut Amnesti Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pasal 18 Undang Undang (UU) pengampunan pajak atau amnesti pajak (Tax Amnesty/TA). Pasal 18 UU Pengampunan Pajak mengatur tentang perlakuan atas harta yang belum atau kurang diungkap selama sembilan bulan pelaksanaan amnesti pajak

"Kami menyiapkan PP untuk melaksanakan ketentuan UU Tax Amnesty pasal 18 ayat 1,2, dan 3 yang sebetulnya menggambarkan apabila sesudah TA selesai ditemukan harta dari wajib pajak yang belum ikut tax amnesty atau belum sepenuhnya disampaikan, maka bagaimana perlakuannya dalam hal penetapan tarif (pajak) temuan harta tersebut," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (10/5).

Pasal 18 ayat (2) UU Pengampunan Pajak mengatur, bahwa atas harta tambahan yang tidak diungkap peserta amnesti pajak akan dikenai pajak penghasilan (PPh) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta sanksi sebesar 200 persen dari nilai PPh yang tidak atau kurang bayar.

Pilihan Redaksi Tax Amnesty Rampung, Ditjen Pajak Bisa Tancap Gas Pemeriksaan Hingga Batas Waktu, 10,58 Juta Orang Laporkan SPT Ditjen Pajak Kejar Wajib Pajak yang Tak Ikut Amnesti Pajak

Sri Mulyani mengungkapkan, pemerintah saat ini telah menyepakati rancangan (draf) PP tersebut. Selanjutnya, finalisasi draf legal PP akan dirampungkan oleh tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara. PP tersebut pun diharapkan bisa segera diterbitkan.

"Kami bersama dengan Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) mem-final-kan bentuk RPP-nya sehingga ini bisa jelas bagi tim pajak untuk bisa menjalankan (Pasal 18 UU TA)," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji menyatakan DJP sudah mulai memanggil satu per satu wajib pajak yang tidak ikut dalam program amnesti pajak dan terindikasi melanggar aturan perpajakan. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum pasca amnesti pajak.

Sebagai informasi, hingga periode berakhir, program tax amnesty telah diikuti oleh lebih dari 956 ribu wajib pajak dengan nilai harta yang diungkap melampaui Rp4.866 triliun. Sebagai upeti pengampunan, wajib pajak membayar uang tebusan sekitar Rp147 triliun