Menko Darmin Tolak Tudingan Industri Sawit Rusak Lingkungan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menolak tudingan Parlemen Uni Eropa terkait industri sawit Indonesia yang dianggap sebagai biang keladi kerusakan lingkungan.

Menurut Darmin, anggapan tersebut keliru dan tidak mendasar. Ia justru menilai resolusi yang dikeluarkan tersebut cenderung diskriminatif dan tidak adil.

Bagi Indonesia, persoalan lingkungan terlalu sederhana jika dikaitkan dengan satu komoditas. Sehingga yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia agar parlemen Ui Eropa melihat persoalan ini dari sisi yang lebih luas.

"Perubahan ikim itu tidak bisa dihubungkan oleh satu komoditas saja, tidak ada ahli yang berani mengatakan itu," ujar Darmin, Rabu (24/5).

Oleh sebab itu, Darmin mengatakan, pemerintah akan mengirimkan utusan ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia pada Juli mendatang.

Dalam kunjungan tersebut nantinya pemerintah akan menyampaikan keberatan atas Resolusi Parlemen Eropa bertajuk Palm Oil and Deforestation of Rainforest yang diterbitkan pada bulan lalu dan memberikan sentimen negatif kepada negara-negara penghasil sawit terbesar, seperti Indonesia dan Malaysia.

Resolusi itu diklaim meluncur untuk menghadang dampak negatif perkebunan kelapa sawit, seperti deforestasi dan degradasi habitat. Parlemen Uni Eropa beranggapan, perkebunan sawit di Indonesia menciptakan banyak masalah, mulai dari deforestasi, korupsi, pekerja anak-anak, sampai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Pilihan Redaksi Moratorium Pembukaan Lahan Sawit Minimalisasi Konflik Sosial Indonesia Komitmen Tingkatkan Ekspor CPO ke China Resolusi Sawit Uni Eropa Tidak Berketetapan Hukum

Karena permasalahan tersebut, parlemen Uni Eropa melarang Indonesia mengekspor produk kelapa sawitnya dan biodiesel ke negara lain. Tentu, kebijakan ini berdampak bagi Indonesia.

Darmin menjelaskan diperlukan dialog lebih lanjut guna menyelaraskan pemahaman yang berbeda perihal komoditas kelapa sawit di antara kedua belah pihak.

Selain diskusi, Darmin memastikan, pemerintah juga akan terus memperbaiki kebijakan-kebijakan di sektor industri sawit, serta akan membahas mengenai sertifikat sawit nasional yakni ISPO dengan sertifikat yang diusulkan oleh Uni Eropa.

Di samping itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan tim perundingan kerja sama perdagangan Indonesia-Eropa (I-EU CEPA) untuk berdialog. Pertemuan ini nantinya diharapkan dapat memperkuat hubungan Indonesia dan Uni Eropa di sektor perdagangan dan investasi.