Menakar Calon Wasit Jasa Keuangan Indonesia

Sementara untuk Sigit, dengan latar belakang seorang praktisi yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan memiliki pengalaman sebagai direktur utama Bank Internasional Indonesia (BII) pada 2002-2003, direktur utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), dan menjadi ketua Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas), kemampuannya jauh lebih terpusat di perbankan.

"Tapi bisa saja, bila DPR memberi kejutan 'wani piro?' dan memilih Sigit. Tapi memang dari awal agak jomplang, Wimboh pernah di moneter sedangkan Sigit di BNI," celetuknya.

Senada dengan Yanuar, ekonom Aviliani menilai, ada dua kelebihan Wimboh, yaitu handal sebagai regulator makroprudensial dan 'lebih dikenal'. Menurutnya, kelebihan pertama memang sangat dibutuhkan untuk orang nomor satu di OJK.

"Kalau bicara Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu ya butuh (yang berpengalaman di) makro. Wimboh itu pernah di BI dan IMF, itu bergerak di makro, riset tentang makro," ujar Aviliani.

Sementara untuk keunggulan 'lebih dikenal', Aviliani menilai ini akan menjadi nilai tambah dalam memimpin OJK. Lebih dikenal yang dimaksudnya, tak hanya mencerminkan pengalaman Wimboh yang telah 'malang melintang', namun juga memiliki keunggulan pada lobi-lobi politik.

"Ada istilah 'tak kenal maka tak sayang', sebagian orang DPR bilang 'saya banyak tidak kenal dengan calonnya'. Jadi, memang harus ada kriteria dari sisi kepemimpinan," paparnya.

Begitu juga dengan Ekonom PT Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih, menurutnya tak bisa dipungkiri bahwa Ketua DK OJK tak hanya harus mumpuni di sisi menghadapi tantangan ekonomi, namun memiliki pengalaman politik.

"Selain pengalaman dari sisi jabatan dan kemampuan, juga diperlukan pengalaman politik. Tapi untuk kemampuan, Ketua DK OJK harus mampu menjadi helikopter, yang bisa memantau keseluruhan kebutuhan sektor jasa keuangan, baik makro maupun mikro," terang Lana. Sementara untuk posisi Wakil Ketua DK OJK sebagai Ketua Komite Etik tengah diperebutkan oleh Agus Santoso dan Riswinandi Idris. Agus Santoso memiliki latar belakang sebagai mantan wakil kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Sedangkan Riswinandi Idris pernah menjabat di Bank Mandiri dan Direktur Utama PT Pegadaian (Persero).

Yanuar menilai, dari fungsi wakil ketua yang saat ini dijalankan oleh Rahmat Waluyanto, Wakil Ketua DK OJK saat ini, fungsi yang cenderung dijalankan adalah mengurus internal OJK agar lebih bisa berkembang. Sedangkan, pengambilan kebijakan lebih dijalankan oleh Muliaman. Dengan begitu, Agus lebih berpotensi didapuk menjadi wakil ketua karena memiliki kecakapan dari sisi pengaturan institusi.

"Kalau seperti itu, mungkin lebih ke Agus Santoso yang dulunya di PPATK. Karena dari sisi Panitia Seleksi (Pansel), saya melihat ada kecenderungannya lebih ke Agus. Tapi tetap tergantung bagaimana DPR melihat fungsi wakil tersebut karena profil keduanya tak jauh berbeda," tutur Yanuar.

Sementara, Aviliani melihat, potensi terpilihnya wakil ketua tak hanya dilihat dari latar belakang dan kecakapannya, namun juga bagaimana sosok wakil tersebut mampu mengimbangi kemampuan dari Ketua DK OJK terpilih. Menurutnya,

"Mungkin kalau Wimboh yang terpilih, Riswinandi bisa masuk untuk mengimbangi karena berlatarbelakang pelaku industri. Tapi kalau Sigit, mungkin bisa Agus Santoso yang lebih ke birokrat. Pokoknya harus dicampur, mengimbangi," kata Aviliani.

Selain Wimboh, deretan calon DK OJK yang tak luput dari sorotan adalah Nurhaida, satu-satunya petinggi OJK yang masih menjabat atau petahana yang berhasil mendapat rapor baik dari Pansel dan Presiden. Selain mampu bertahan di bursa seleksi, Nurhaida bahkan terlihat ambisius untuk kembali menduduki kursi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK.

Aviliani menilai, tak goyahnya sosok Nurhaida di bursa DK OJK lantaran selama ini, pengawasan atas pasar modal yang dijalankan Nurhaida, dinilainya cukup baik. Artinya, kinerja Nurhaida mampu meyakinkan Pansel dan Presiden untuk membawa tongkat estafet penjalanan fungsi OJK di periode berikutnya.

Sedangkan Yanuar melihat, kemampuan politik yang menjadi penyelamat Nurhaida, sehingga masih bisa bertarung di bursa DK OJK Periode 2017-2022. Sebab, kinerja Nurhaida di pasar modal, dinilainya biasa saja.

Pilihan Redaksi Calon Ketua OJK Usul Holding Bank BUMN Lewat Merger Dua Calon Wakil Ketua OJK Ingin Kembangkan Digitalisasi DPR Cecar Calon Bos OJK Soal Kasus Bumiputera

"Saya tidak tahu apa pertimbangan Pansel tapi saya kaget dengan hasilnya. Rasanya itu karena kemampuan politik. Artinya, Nurhaida lebih diterima secara politik dibandingkan dengan DK OJK yang lain. Di satu sisi, mungkin Pansel mau OJK berkelanjutan (ada penerus dari periode lalu)," pungkasnya.

Sementara, saingan Nurhaida pada jabatan pengawas pasar modal ialah Arif Baharudin. Arif saat menjabat sebagai Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sebelumnya, Arif merupakan mantan Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan BKF.