Pemerintah Rampungkan Revisi PP BUMN

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah merampungkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini pun telah dibahas dalam rapat koordinasi pada hari ini yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Usai rapat, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, pemerintah telah memfinalkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP). Menurut Mardiasmo, terdapat beberapa hal yang dibahas dalam poin revisi pada PP 45 ini. Salah satunya adalah tentang penugasan bagi perusahaan BUMN.

"Kemarin kami memfinalkan dari Peraturan Pemerintah (PP)-nya BUMN sudah selesaikan," kata Mardiasmo usai rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (13/6).

Ia mengatakan, nantinya melalui aturan ini pemerintah dapat memberikan penugasan khusus bagi BUMN. Penugasan ini juga dapat diberikan dalam keadaan yang mendesak sehingga sangat membutuhkan peran dari Kementerian BUMN.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, Kementerian BUMN, Hambra mengatakan, ada beberapa poin yang akan dimasukkan dalam revisi PP tersebut. Poin pertama, mengenai penugasan BUMN untuk melaksanakan program pemerintah.

"Akan ada tata cara hitung-hitungannya ketika dibahas lintas kementerian terkait. Kalau penugasan nanti merugikan BUMN, nanti talangannya bagaimana," katanya.

Selain tata cara penugasan BUMN, dalam revisi pemerintah juga akan menambahkan klausul baru. Klausul tersebut menyangkut status karyawan yang diangkat menjadi direksi BUMN. Dalam ketentuan yang ada sekarang, setiap karyawan BUMN yang menjadi direksi di BUMN manapun, mereka langsung dipensiunkan.

Pilihan Redaksi Bekraf Gandeng Bank BUMN Biayai Industri Kreatif Menteri BUMN Ragu Dirut PT Garam 'Mainkan' Izin Impor PLN Gunakan Dana Sekuritisasi Aset Bangun Empat Pembangkit

Hambra mengatakan, keberadaan ketentuan lama tersebut membuat karyawan BUMN muda yang potensial enggan menjadi direksi karena takut dipensiunkan dini, walaupun usianya masih muda.

"Karena masalah itu, klausul ditambah pensiun hanya dilakukan kalau mereka mencapai usia 50 tahun. Dengan penegasan apabila dia diangkat sebagai direksi di BUMN tetap diberikan hak tertinggi sebagai penghargaan," katanya.