Pindah Ibu Kota, Pemerintah Perlu Siapkan Rumah Bagi ASN
CNN Indonesia
Selasa, 11 Jul 2017 17:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah menggodok sejumlah kajian terkait dengan rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta. Palangkaraya di Kalimantan Tengah menjadi kota yang santer disebut menjadi pengganti Jakarta.
Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia menilai, pemilihan kota Palangkaraya sebagai salah satu kandidat ibu kota negara harus ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang terintegrasi.
Salah satu yang menjadi perhatian yakni ketersedian hunian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pusat pemerintahan negara.
Senior Associate Director Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengungkapkan, syarat yang dibutuhkan sebuah kota untuk menjadi daerah pusat pemerintahan adalah memiliki fasilitas minimum yang berkaitan dengan layanan kebutuhan hidup.
Menurutnya, rencana pemindahan pusat administrasi ke Kalimantan turut memberi sentimen positif bagi bisnis properti di pulau tersebut. Ia memperkirakan banyak pengembang (developer) yang semakin tertarik menggarap proyek perumahan (residensial) di Kalimantan.
"Kalau ada pemindahan pasti menimbulkan market baru karena kita akan memindahkan beberapa institusi yang memiliki anggota banyak, itu akan menciptakan kebutuhan dari properti itu sendiri," ujar Ferry, Selasa (11/7).
Namun Ferry mengatakan dengan kebutuhan tersebut, maka akan menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi para ANS. Sehingga kajian pemindahan ibu kota ini menurutnya harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Jika mengacu pada data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini tercatat sebanyak 3,5 juta orang.
"Hunian baru itu akan banyak permintaan dari para PNS atau pekerja yang pindah dari Jakarta ke Palangkaraya, dan itu bisa jadi isu lagi, karena itu akan ada cost lagi bagi pegawai yang sudah kerja di pemerintahan lalu pindah ke sana, karena tidak mungkin pindah sendiri pasti akan ada keluarga yang dibawa seperti anak atau isteri," ujarnya.
Sementara untuk hunian komersial, Ferry melanjutkan, pemerintah perlu melibatkan peran swasta untuk menyediakan hunian bagi para pekerja non-ASN.
"Pemerintah harus bangun infrastrukturnya, dan swasta membangun gedung-gedung yang akan pegawai mereka tempati bagi pegawai yang selama ini tinggal di Jakarta. Kan tidak mungkin merekrut pegawai baru di Kalimantan?" jelasnya.
Dari segi jumlah populasi, menurutnya, saat ini Kalimantan masih ideal untuk dijadikan sebagai ibu kota. Saat ini penduduk Indonesia di wilayah Kalimantan baru mencapai 18 juta jiwa.
Dari beberapa kota besar di Kalimantan, Palangkaraya disebut sebagai salah satu kota terluas di Indonesia selain Kota Dumai, Tidore Kepulauan, dan Sorong.
"Secara populasi, Palangkaraya masih sangat ideal untuk ditempati. Tapi kalau dilihat dari yang paling banyak berkembang adalah Balikpapan, dan itu pun secara sekarang ini kalau dikembangkan lagi kapasitas penyerapannya sudah tidak sanggup lagi," jelasnya.
Lembaga konsultan properti, Colliers International Indonesia menilai, pemilihan kota Palangkaraya sebagai salah satu kandidat ibu kota negara harus ditunjang dengan sejumlah fasilitas yang terintegrasi.
Salah satu yang menjadi perhatian yakni ketersedian hunian bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di pusat pemerintahan negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, rencana pemindahan pusat administrasi ke Kalimantan turut memberi sentimen positif bagi bisnis properti di pulau tersebut. Ia memperkirakan banyak pengembang (developer) yang semakin tertarik menggarap proyek perumahan (residensial) di Kalimantan.
Namun Ferry mengatakan dengan kebutuhan tersebut, maka akan menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah dalam menyediakan hunian bagi para ANS. Sehingga kajian pemindahan ibu kota ini menurutnya harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan.
Jika mengacu pada data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat ini tercatat sebanyak 3,5 juta orang.
"Hunian baru itu akan banyak permintaan dari para PNS atau pekerja yang pindah dari Jakarta ke Palangkaraya, dan itu bisa jadi isu lagi, karena itu akan ada cost lagi bagi pegawai yang sudah kerja di pemerintahan lalu pindah ke sana, karena tidak mungkin pindah sendiri pasti akan ada keluarga yang dibawa seperti anak atau isteri," ujarnya.
Sementara untuk hunian komersial, Ferry melanjutkan, pemerintah perlu melibatkan peran swasta untuk menyediakan hunian bagi para pekerja non-ASN.
Dari segi jumlah populasi, menurutnya, saat ini Kalimantan masih ideal untuk dijadikan sebagai ibu kota. Saat ini penduduk Indonesia di wilayah Kalimantan baru mencapai 18 juta jiwa.
Dari beberapa kota besar di Kalimantan, Palangkaraya disebut sebagai salah satu kota terluas di Indonesia selain Kota Dumai, Tidore Kepulauan, dan Sorong.
"Secara populasi, Palangkaraya masih sangat ideal untuk ditempati. Tapi kalau dilihat dari yang paling banyak berkembang adalah Balikpapan, dan itu pun secara sekarang ini kalau dikembangkan lagi kapasitas penyerapannya sudah tidak sanggup lagi," jelasnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK