Keterbatasan Pengembang Jadi Alasan KPR FLPP Direvisi
CNN Indonesia
Rabu, 12 Jul 2017 20:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut penurunan target pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) disebabkan keterbatasan pengembang membangun perumahan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menerangkan, PUPR menurunkan target pembiayaan KPR FLPP menjadi hanya 40 ribu unit rumah pada tahun ini dari sebelumnya 120 ribu unit rumah.
Ia mengatakan, revisi target itu juga telah melakukan pemetaan di 10 provinsi terkait dengan kebutuhan dan permintaan perumahan. Hasilnya, pemetaan menunjukkan total rumah yang dapat dibangun oleh pengembang tidak lebih dari 200 ribu rumah.
"Jadi, target itu harus kami sesuaikan," ujarnya, Rabu (12/7).
Hal ini juga ditambah dengan keinginan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mengundurkan diri sebagai bank penyalur KPR FLPP tahun ini. Perusahaan berniat fokus pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).
"Sementara, bank-bank di luar BTN, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kapasitasnya hanya 40 ribu unit rumah," imbuhnya.
Turunnya target pembiayaan juga beriringan dengan pemangkasan anggaran KPR FLPP menjadi Rp3,1 triliun dari sebelumnya Rp9,7 triliun. Hal itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017.
Namun begitu, pemerintah menaikan anggaran untuk KPR SSB menjadi Rp615 miliar dari Rp312 miliar. Adapun, kebutuhan dana untuk KPR SSB tidak sebesar KPR FLPP. Dengan kata lain, naiknya anggaran untuk KPR SSB tidak akan memberatkan pemerintah.
"Jadi, lebih ringan anggarannya ke pemerintah," terang Lana.
Sebagai informasi, jumlah penyaluran KPR FLPP sepanjang tahun lalu sebesar Rp5,62 triliun dengan jumlah 58 ribu unit rumah. Sementara, hingga 22 Juni 2017 total rumah yang dibiayai melalui KPR FLPP sebanyak 5.897 unit.
Untuk lebih memaksimalkan pembiayaan KPR FLPP semester II, pemerintah akan melakukan monitoring lebih ketat dan bersinergi dengan sumber pembiayaan jangka panjang lainnya demi menurunkan beban fiskal pemerintah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menerangkan, PUPR menurunkan target pembiayaan KPR FLPP menjadi hanya 40 ribu unit rumah pada tahun ini dari sebelumnya 120 ribu unit rumah.
Ia mengatakan, revisi target itu juga telah melakukan pemetaan di 10 provinsi terkait dengan kebutuhan dan permintaan perumahan. Hasilnya, pemetaan menunjukkan total rumah yang dapat dibangun oleh pengembang tidak lebih dari 200 ribu rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini juga ditambah dengan keinginan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang mengundurkan diri sebagai bank penyalur KPR FLPP tahun ini. Perusahaan berniat fokus pada skema Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Turunnya target pembiayaan juga beriringan dengan pemangkasan anggaran KPR FLPP menjadi Rp3,1 triliun dari sebelumnya Rp9,7 triliun. Hal itu tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017.
Namun begitu, pemerintah menaikan anggaran untuk KPR SSB menjadi Rp615 miliar dari Rp312 miliar. Adapun, kebutuhan dana untuk KPR SSB tidak sebesar KPR FLPP. Dengan kata lain, naiknya anggaran untuk KPR SSB tidak akan memberatkan pemerintah.
Sebagai informasi, jumlah penyaluran KPR FLPP sepanjang tahun lalu sebesar Rp5,62 triliun dengan jumlah 58 ribu unit rumah. Sementara, hingga 22 Juni 2017 total rumah yang dibiayai melalui KPR FLPP sebanyak 5.897 unit.
Untuk lebih memaksimalkan pembiayaan KPR FLPP semester II, pemerintah akan melakukan monitoring lebih ketat dan bersinergi dengan sumber pembiayaan jangka panjang lainnya demi menurunkan beban fiskal pemerintah.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK