Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mewakili Menteri BUMN Rini Soemarno dalam Rapat Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) bersama Komisi VI Dewan Perwakilian Rakyat (DPR) mengatakan, realisasi belanja kementerian sebenarnya baru mencapai Rp62,29 miliar per 5 Juli.
"Tapi kalau ditambah kontrak-kontrak itu (yang sudah ditandatangani tapi belum dibayarkan) maka realisasi anggaran itu ditambah Rp28,07 miliar. Dengan begitu, total penyerapan anggaran kira-kira hampir sama di K/L lain," ucap Sri Mulyani, Kamis (13/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kementerian BUMN sendiri masuk dalam daftar K/L yang diminta untuk melakukan pemangkasan anggaran tahun ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Instruksi Presiden (Inpers) Nomor 4 Tahun 2017.
"Kementerian BUMN diminta untuk efisiensi belanja barang sebesar Rp45 miliar dengan menghemat anggaran dari sisi lelang dan tata kelola yang tidak digunakan," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Dengan pemangkasan anggaran tersebut, besaran pendanaan untuk kementerian dalam Rancangan APBN Perubahan (R-APBNP) 2017 tersisa sebesar Rp198,86 miliar.
Adapun pada tahun depan, Sri Mulyani mengatakan bahwa alokasi anggaran untuk Kementerian BUMN akan meningkat Rp12,17 miliar dari pagu awal APBN 2017 sebesar Rp234,87 miliar, menjadi Rp247,04 miliar. Namun, bila dibandingkan anggaran R-APBNP 2017, jumlah anggaran meningkat Rp48,18 miliar.