Belanja Minim, Sri Mulyani 'Pede' Ekonomi Tumbuh 5,2 Persen
CNN Indonesia
Rabu, 12 Jul 2017 06:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (R-APBNP) 2017 tetap dapat dicapai, meski realisasi belanja pemerintah hingga semester pertama tahun ini masih minim.
Hingga semester pertama tahun ini, belanja pemerintah baru mencapai Rp498,6 triliun atau sekitar 37,9 persen dari target belanja di APBN 2017 sebesar Rp1.864,3 triliun. Presiden Joko Widodo pun meminta sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) memangkas belanjanya sebesar Rp16 triliun dalam R-APBN 2017.
Kendati demikian, dalam R-APBNP 2017, pemerintah menargetkan belanja pemerintah secara keseluruhan naik dari Rp1.315,5 triliun dalam APBN 2017 sebesar menjadi Rp1.327,7 triliun.
Sri Mulyani mengaku, realisasi belanja negara pemerintah pusat dalam enam bulan pertama tahun ini memang masih minim. Namun, realisasi belanja diproyeksi akan lebih baik pada semester kedua meski tak akan mencapai 100 persen, seperti tren penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dari tahun ke tahun.
Selain realisasi penggunaannya yang lebih tinggi dibandingkan semester I 2017, ia menilai, penggunaan anggaran belanja negara di semester depan juga lebih produktif. Dengan demikian, efek yang diberikan pada pertumbuhan ekonomi dari sisi indikator konsumsi pemerintah lebih besar.
Pada R-APBNP 2017, terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan lahan dan sertifikasi lahan, persiapan perhelatan kompetisi olahraga se-Asia Tenggara atau Asean Games 2018, penambahan anggaran infrastruktur, penambahan anggaran subsidi sektor energi, dan program prioritas lainnya.
"Itu semua adalah investasi dalam bentuk belanja modal yang diharapkan dapat menambah kegiatan ekonomi masyarakat," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Dengan begitu, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap besar, meski pemerintah memangkas target pertumbuhan konsumsi pemerintah dari 4,8 menjadi 4,6 persen di R-APBNP 2017.
"Pertumbuhan ekonomi tidak semua bergantung pada APBN, justru kalau melihat dari Produk Domestik Bruto (GDP), mayoritas kegiatan adalah pada masyarakat, dengan konsumsi hampir 59 persen dan investasi yang besarnya 20 persenan lebih," kata Sri Mulyani.
Selain itu, Sri Mulyani melihat, pemerintah bisa mengandalkan pertumbuhan ekspor sebagai penopang pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Pasalnya, kontribusi ekspor diramalnya dapat digenjot lebih tinggi karena adanya perbaikan harga komoditas dunia.
"Mesin ketiga yang positif dan rebound besar pada kuartal I 2017 dengan pertumbuhan 8 persen adalah ekspor. Dari tiga mesin ini kami berharap momentum pertumbuhan ekonomi mulai positif di atas 5 persen," imbuh Sri Mulyani.
Dengan proyeksi adanya peningkatan pertumbuhan ekspor di semester II 2017, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu membidik pertumbuhan ekspor bisa mencapai 4,8 persen dalam R-APBNP 2017.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga diproyeksi tumbuh 5,1 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,4 persen, konsumsi pemerintah 4,6 persen, dan impor tumbuh 3,9 persen.
Kendati pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan negara tak bisa ikut terangkat. Sri Mulyani bahkan tak bisa mempertahankan target penerimaan negara dalam APBN 2017 sebesar Rp1.750,3 triliun.
Target penerimaan negara dalam R-APBNP 2017 pun dipangkas sekitar Rp36,2 triliun menjadi Rp1.714,1 triliun. Pasalnya proyeksi penerimaan perpajakan yang turun Rp50 triliun tak terelakkan.
Hingga semester pertama tahun ini, belanja pemerintah baru mencapai Rp498,6 triliun atau sekitar 37,9 persen dari target belanja di APBN 2017 sebesar Rp1.864,3 triliun. Presiden Joko Widodo pun meminta sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) memangkas belanjanya sebesar Rp16 triliun dalam R-APBN 2017.
Kendati demikian, dalam R-APBNP 2017, pemerintah menargetkan belanja pemerintah secara keseluruhan naik dari Rp1.315,5 triliun dalam APBN 2017 sebesar menjadi Rp1.327,7 triliun.
Sri Mulyani mengaku, realisasi belanja negara pemerintah pusat dalam enam bulan pertama tahun ini memang masih minim. Namun, realisasi belanja diproyeksi akan lebih baik pada semester kedua meski tak akan mencapai 100 persen, seperti tren penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) dari tahun ke tahun.
Selain realisasi penggunaannya yang lebih tinggi dibandingkan semester I 2017, ia menilai, penggunaan anggaran belanja negara di semester depan juga lebih produktif. Dengan demikian, efek yang diberikan pada pertumbuhan ekonomi dari sisi indikator konsumsi pemerintah lebih besar.
Pada R-APBNP 2017, terdapat penambahan anggaran untuk pengadaan lahan dan sertifikasi lahan, persiapan perhelatan kompetisi olahraga se-Asia Tenggara atau Asean Games 2018, penambahan anggaran infrastruktur, penambahan anggaran subsidi sektor energi, dan program prioritas lainnya.
"Itu semua adalah investasi dalam bentuk belanja modal yang diharapkan dapat menambah kegiatan ekonomi masyarakat," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Dengan begitu, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap besar, meski pemerintah memangkas target pertumbuhan konsumsi pemerintah dari 4,8 menjadi 4,6 persen di R-APBNP 2017.
"Pertumbuhan ekonomi tidak semua bergantung pada APBN, justru kalau melihat dari Produk Domestik Bruto (GDP), mayoritas kegiatan adalah pada masyarakat, dengan konsumsi hampir 59 persen dan investasi yang besarnya 20 persenan lebih," kata Sri Mulyani.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mesin ketiga yang positif dan rebound besar pada kuartal I 2017 dengan pertumbuhan 8 persen adalah ekspor. Dari tiga mesin ini kami berharap momentum pertumbuhan ekonomi mulai positif di atas 5 persen," imbuh Sri Mulyani.
Sementara itu, konsumsi rumah tangga diproyeksi tumbuh 5,1 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 5,4 persen, konsumsi pemerintah 4,6 persen, dan impor tumbuh 3,9 persen.
Kendati pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan negara tak bisa ikut terangkat. Sri Mulyani bahkan tak bisa mempertahankan target penerimaan negara dalam APBN 2017 sebesar Rp1.750,3 triliun.
Target penerimaan negara dalam R-APBNP 2017 pun dipangkas sekitar Rp36,2 triliun menjadi Rp1.714,1 triliun. Pasalnya proyeksi penerimaan perpajakan yang turun Rp50 triliun tak terelakkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK