Suntikan Modal Proyek LRT Tertahan Persetujuan DPR
CNN Indonesia
Rabu, 19 Jul 2017 18:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) mengebut pengerjaan proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek meski saat ini status suntikan modal dari pemerintah masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Direktur Utama Adhi Karya Budhi Harto mengatakan saat ini progres pembangunan konstruksi prasarana LRT sudah mencapai 17,5 pesen dengan serapan angaran untuk pembangunan hingga saat ini sudah senilai Rp 3,7 triliun.
Ia menjelaskan, proses pembangunan saat ini masih didanai oleh perolehan Adhi Karya tahun lalu yang senilai Rp 1,4 triliun. Sisannya Rp 2,3 triliun merupakan dana talangan Adhi Karya.
"Saat ini sambil menunggu reaslokasi PMN PT.KAI dan disetujuinya PMN baru, kami pakai dana talangan dari belanja modal," katanya di gedung DPR, Rabu (19/7).
Budhi menyatakan saat ini Adhi Karya tengah melakukan pembebasan lahan di Bekasi. Ia menjelaskan, pembebasan sejumlah lahan tersebut tinggal proses administrasi.
Untuk itu ia optimistis hingga tahun ini Adhi Karya bisa menyelesaikan konstruksi prasarana hingga 40 persen dengan menggunakan dana talangan hingga Rp 8,5 triliun.
Budhi menambahkan, jika dalam kontrak awal Adhi Karya mengajukan nilai pembangunan prasarana senilai Rp 23,39 Triliun sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen.
Namun kini pihaknya melakukan koreksi nilai pembangunan kontruksi menjadi Rp 19,7 triliun belum termasuk PPN 10 persen setelah melakukan efisiensi.
"Angka tersebut diefisinsi, kami lakukan efisiensi cost hingga Rp 1,6 triliun," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri BUMN Iman Aprianto Putro mengatakan pemerintah juga berharap Komisi VI DPR RI bisa memberikan restu untuk PMN PT. KAI selanjutnya sebesar Rp 5,6 triliun yang diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN 2018.
Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk proyek LRT yang dibangun oleh Adhi Karya.
"Negara tidak punya kemampuan untuk mendanai seluruh pembangunan LRT selama tiga tahun, untuk itu kami mencari celah melalui pendanaan korporasi. Kami berharap PMN bisa disetujui untuk menambah ekuitas PT. KAI," ujar Imam.
Upaya pengajuan PMN yang dilakukan oleh pemerintah ini pun menimbulkan respon pro dan kontra dari para anggota dewan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek pembangunan LRT tidak bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.
"LRT ini kan dari gedung ke gedung, tidak untuk rakyat kecil, untuk warga Jabodebek yang umumnya kelas menengah, saya yakin mereka akan tetap memilih naik mobil pribadi," kata Bambang.
Dia menambahkan, selain itu, dana PMN ini seharusnya digunakan untuk pembangunan jalur kereta di Sumatera.
"Proyek ini malah mengalihkan anggaran yang Sumatera dibawa ke sini, justru di sana butuh dana untuk mengangkat ekonomi di bawah, ini arahnya salah," ujar dia.
Anggota Komisi XI Abdul Wachid menjelaskan, seluruh proyek infrastruktur adalah perintah Presiden. Dia menyatakan tidak setuju jika PMN yang sebenarnya untuk pembangunan kereta di Sumatera di pindahkan ke pembangunan di Jakarta.
Direktur Utama Adhi Karya Budhi Harto mengatakan saat ini progres pembangunan konstruksi prasarana LRT sudah mencapai 17,5 pesen dengan serapan angaran untuk pembangunan hingga saat ini sudah senilai Rp 3,7 triliun.
Ia menjelaskan, proses pembangunan saat ini masih didanai oleh perolehan Adhi Karya tahun lalu yang senilai Rp 1,4 triliun. Sisannya Rp 2,3 triliun merupakan dana talangan Adhi Karya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budhi menyatakan saat ini Adhi Karya tengah melakukan pembebasan lahan di Bekasi. Ia menjelaskan, pembebasan sejumlah lahan tersebut tinggal proses administrasi.
Untuk itu ia optimistis hingga tahun ini Adhi Karya bisa menyelesaikan konstruksi prasarana hingga 40 persen dengan menggunakan dana talangan hingga Rp 8,5 triliun.
Namun kini pihaknya melakukan koreksi nilai pembangunan kontruksi menjadi Rp 19,7 triliun belum termasuk PPN 10 persen setelah melakukan efisiensi.
"Angka tersebut diefisinsi, kami lakukan efisiensi cost hingga Rp 1,6 triliun," jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Menteri BUMN Iman Aprianto Putro mengatakan pemerintah juga berharap Komisi VI DPR RI bisa memberikan restu untuk PMN PT. KAI selanjutnya sebesar Rp 5,6 triliun yang diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 dan APBN 2018.
Dana tersebut nantinya akan dialokasikan untuk proyek LRT yang dibangun oleh Adhi Karya.
"Negara tidak punya kemampuan untuk mendanai seluruh pembangunan LRT selama tiga tahun, untuk itu kami mencari celah melalui pendanaan korporasi. Kami berharap PMN bisa disetujui untuk menambah ekuitas PT. KAI," ujar Imam.
Upaya pengajuan PMN yang dilakukan oleh pemerintah ini pun menimbulkan respon pro dan kontra dari para anggota dewan. Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan proyek pembangunan LRT tidak bertujuan untuk pengentasan kemiskinan.
Dia menambahkan, selain itu, dana PMN ini seharusnya digunakan untuk pembangunan jalur kereta di Sumatera.
"Proyek ini malah mengalihkan anggaran yang Sumatera dibawa ke sini, justru di sana butuh dana untuk mengangkat ekonomi di bawah, ini arahnya salah," ujar dia.
Anggota Komisi XI Abdul Wachid menjelaskan, seluruh proyek infrastruktur adalah perintah Presiden. Dia menyatakan tidak setuju jika PMN yang sebenarnya untuk pembangunan kereta di Sumatera di pindahkan ke pembangunan di Jakarta.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK