Jokowi Minta RAPBN 2018 Lebih Efektif

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta para menterinya untuk memperbaiki perencanaan belanja dalam Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jokowi ingin setiap rupiah yang ditarik dari pajak dapat kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja negara yang bermanfaat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam merancang APBN 2018, Jokowi meminta agar para menterinya tidak bekerja secara rutin. Dia pun meminta perencanaan dalam menyusun anggaran belanja harus diperbaiki lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Beliau (Jokowi) mengatakan bahwa setiap belanja itu, karena mengambil dari pajak berarti harus kembali ke masyarakat, manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai Sidang Kabinet Paripurna RAPBN 2018 di Istana Negara, Senin (24/7).

Lihat juga: Kemiskinan Naik, Jokowi Minta BPS dan Menko Sinkronisasi

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan Jokowi juga meminta penyusunan RAPBN 2018 terfokus pada sasaran-sasaran yang ingin dicapai pemerintah, terutama di bidang infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.

"Karena tahun 2018 sudah memasuki tahun politik, maka anggaran itu harus betul-betul fokus, harus terkonsentrasi," terang Pramono, dikutip dari Antara.

Menurut Pramono, upaya penghematan dan efisiensi anggaran harus tetap dilakukan pada tahun 2018.

Lihat juga: Banggar DPR-Pemerintah Sepakati R-APBN 2018

Dalam RAPBN 2018, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen, laju inflasi sebesar 2,5 persen hingga 4,5 persen. Nilai tukar atau kurs rupiah sebesar Rp13.500 sampai Rp13.800 per dolar Amerika Serikat (AS) dan suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan diperkirakan sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.

Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Oil Prices/ICP) diproyeksi berada di kisaran US$45 sampai US$60 per barel.