Menperin Tampung Daftar Panjang Keluhan Pengusaha AS

CNN Indonesia
Jumat, 04 Agu 2017 10:02 WIB
Keluhan-keluhan tersebut terkuak ketika Kemenperin mengadakan komunikasi dengan delegasi bisnis Amerika Serikat (AS).
Kementerian Perindustrian mengaku telah menampung berbagai keluhan yang dilayangkan pelaku usaha asal Amerika Serikat (AS) dalam berinvestasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perindustrian mengaku telah menampung berbagai keluhan yang dilayangkan pelaku usaha asal Amerika Serikat (AS) dalam berinvestasi. Hal ini terkuak ketika Kemenperin mengadakan komunikasi dengan delegasi bisnis AS yang dipimpin oleh Senior Vice President and Regional Marketing Director US-ASEAN Business Council Michael Michalak.

Sebagai contoh, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, The Coca Cola Company mempertanyakan aturan lelang gula rafinasi yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2017. Perusahaan menganggap, aturan ini mengubah skema penyediaan gula secara business to business yang dijalankan selama ini.

"Oleh karena itu, Kemenperin akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan sehingga bahan baku untuk industri tidak terganggu," ujar Airlangga melalui siaran pers dikutip Jumat (4/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak berhenti sampai situ, General Electric juga menyampaikan keluh kesahnya. Adapun, perusahaan konglomerasi itu mempertanyakan implementasi pengawasan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Sebab, saat ini penyerapan produk investasinya di Indonesia belum maksimal.

"GE punya pabrik boiler di Surabaya, namun selama ini utilisasinya sangat rendah. Belum ada pembelian sampai sekarang," katanya.

Permintaan pun, imbuh Airlangga, juga muncul dari industri pakan ternak dan farmasi.
Bagi industri pakan ternak, investor negeri Paman Sam ini meminta kemudahan bahan baku impor dan lokal seperti jagung dan singkong. Sementara itu, industri farmasi mempertanyakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebab, investor khawatir bahan baku kimianya harus disertifikasi.

"Mereka khawatir akan menimbulkan gangguan dalam suplai bahan baku atau rencana pengembangan riset dan pengembangan di Indonesia," ujar Airlangga.

Namun, tak hanya hujan keluhan yang diterima pemerintah di dalam pertemuan itu. Airlangga menuturkan, Ketua Delegasi AS juga memberikan apresiasi terhadap tiga skema TKDN yang dikeluarkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65 Tahun 2016. Adapun, tiga skema tersebut terdiri dari jalur piranti keras, piranti lunak, dan inovasi.

"Dalam pertemuan, ada banyak hal yang dipertanyakan oleh delegasi Amerika. Intinya mereka meminta kepastian regulasi hingga terbukanya akses bahan baku di Indonesia," lanjut Airlangga.

Ia menuturkan, kerja sama kedua negara di bidang industri manufaktur perlu ditingkatkan. Apalagi, AS merupakan salah satu mitra ekonomi terbesar bagi Indonesia.

Kemenperin mencatat, AS merupakan mitra dagang terbesar ketiga setelah China dan Jepang dengan nilai US$23 miliar sepanjang tahun 2016. Selain itu, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi AS di Indonesia di tahun yang sama mencapai US$1,16 miliar di tahun yang sama, atau 4 persen dari total Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia sebesar US$28,96 miliar.
"Selama ini, investasi yang masuk dari AS merupakan sektor padat modal dan teknologi. Sedangkan Indonesia bisa mengisinya melalui industri berdaya saing seperti kelompok sektor tekstil, pengolahan karet, kulit, barang kulit dan alas kaki, serta makanan dan minuman," tuturnya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER