Bagi Hasil Pertamina di Jimbaran-Tiung Biru Akan Dikerek
CNN Indonesia
Rabu, 09 Agu 2017 11:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan mengubah porsi bagi hasil (split) produksi di dalam pengembangan lapangan unitisasi Jambaran-Tiung Biru yang saat ini dikelola oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak usahaya, PT Pertamina EP Cepu.
Jika tadinya bagi hasil milik kontraktor ditetapkan 40 persen, maka nantinya split bagian kontraktor akan bertambah menjadi 45 persen.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, langkah ini ditempuh karena tingkat keekonomian lapangan yang tidak sama seperti Wilayah Kerja (WK) pada umumnya. Sebab, lapangan Jambaran-Tiung Biru tercatat memiliki karbon dioksida dan hidrogen sulfida dengan kadar yang cukup besar, yakni 34 persen.
“Keekonomiannya mepet. Makanya, yang dulunya bagi hasil sebesar 60:40 menjadi 55:45. Artinya, kontraktor dapat 45 persen dan pemerintah dapat 55 persen,” jelas Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (8/8).
Meski demikian, keekonomian lapangan sebenarnya baru bisa terlihat setelah perusahaan merampungkan pembelian hak partisipasi milik ExxonMobil Cepu Ltd di dalam pengelolaan lapangan tersebut.
Sekadar informasi, lapangan Jambaran-Tiung Biru sendiri merupakan lapangan unitisasi antara lapangan Tiung Biru yang merupakan bagian dari Wilayah Kerja (WK) kelolaan Pertamina EP dan lapangan Jambaran yang merupakan bagian dari blok Cepu kelolaan ExxonMobil.
Hak partisipasi Pertamina EP Cepu (PEPC) dan ExxonMobil di lapangan Jambaran-Tiung Biru tercatat masing-masing 41,4 persen, di mana sisa kepemilikannya diapit oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 9,2 persen dan Pertamina EP sebesar 8 persen. Namun belakangan, Pertamina ingin membeli seluruh hak partisipasi ExxonMobil di lapangan tersebut.
Oleh karenanya, hitungan keekonomian pasti dari Jambaran-Tiung Biru sebetulnya baru bisa diketahui setelah tawar menawar harga hak partisipasi dirampungkan kedua pihak. Dalam hal ini, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan bahwa Pertamina dan ExxonMobil masih belum sepakat ihwal harga hak partisipasi itu.
“Belum deal, tapi harganya harusnya sebentar lagi sudah ketemu,” jelas Syamsu.
Di samping itu, ada kemungkinan Pertamina juga akan membeli hak partisipasi milik BUMD setempat. Sebab, ia sangsi jika BUMD mau ikut serta di pengelolaan ini setelah harga gas hulunya telah ditetapkan pemerintah sebesar US$6,7 per MMBTU.
Jika BUMD melepas hak partisipasinya, maka perusahaan pelat merah itu bisa mengempit 100 persen hak partisipasi lapangan Jambaran-Tiung Biru.
“Kami belum tahu dengan harga seperti ini BUMD mau ikut atau melepas juga. Kalau dilepas, nanti mekanismenya sama seperti ExxonMobil (dibeli Pertamina),” pungkas Syamsu.
Sebagai informasi, unitisasi lapangan Jambaran-Tiung Biru dimulai setelah pemerintah menyetujui revisi rencana pengembangannya tanggal 17 Agustus 2015 lalu. Menurut revisi tersebut, lapangan ini bisa menghasilkan gas sebesar 227 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan puncak produksi diperkirakan sebesar 315 MMSCFD.
Awalnya, gas Jambaran-Tiung Biru akan dipasok untuk pabrik Pupuk Kujang 1C. Namun, harganya ternyata tak ekonomis lantaran gas Jambaran-Tiung Biru mengandung karbon dioksida dan hidrogen sulfida dengan kadar yang cukup tinggi.
Akhirnya, PLN akhirnya mengambil alih penyerapan gas Jambaran-Tiung Biru. Adapun rencananya, gas tersebut akan digunakan untuk Pembahgkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-Bali 3 dengan kapasitas 500 megawatt (MW) dan alternatif pasokan PLTGU Tambak Lorok setelah pasokan dari lapangan Kepodang milik Petronas Carigali Sdn Bhd diperkirakan selesai lebih cepat.
Jika tadinya bagi hasil milik kontraktor ditetapkan 40 persen, maka nantinya split bagian kontraktor akan bertambah menjadi 45 persen.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, langkah ini ditempuh karena tingkat keekonomian lapangan yang tidak sama seperti Wilayah Kerja (WK) pada umumnya. Sebab, lapangan Jambaran-Tiung Biru tercatat memiliki karbon dioksida dan hidrogen sulfida dengan kadar yang cukup besar, yakni 34 persen.
“Keekonomiannya mepet. Makanya, yang dulunya bagi hasil sebesar 60:40 menjadi 55:45. Artinya, kontraktor dapat 45 persen dan pemerintah dapat 55 persen,” jelas Arcandra di Kementerian ESDM, Selasa (8/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sekadar informasi, lapangan Jambaran-Tiung Biru sendiri merupakan lapangan unitisasi antara lapangan Tiung Biru yang merupakan bagian dari Wilayah Kerja (WK) kelolaan Pertamina EP dan lapangan Jambaran yang merupakan bagian dari blok Cepu kelolaan ExxonMobil.
Oleh karenanya, hitungan keekonomian pasti dari Jambaran-Tiung Biru sebetulnya baru bisa diketahui setelah tawar menawar harga hak partisipasi dirampungkan kedua pihak. Dalam hal ini, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan bahwa Pertamina dan ExxonMobil masih belum sepakat ihwal harga hak partisipasi itu.
“Belum deal, tapi harganya harusnya sebentar lagi sudah ketemu,” jelas Syamsu.
Di samping itu, ada kemungkinan Pertamina juga akan membeli hak partisipasi milik BUMD setempat. Sebab, ia sangsi jika BUMD mau ikut serta di pengelolaan ini setelah harga gas hulunya telah ditetapkan pemerintah sebesar US$6,7 per MMBTU.
Jika BUMD melepas hak partisipasinya, maka perusahaan pelat merah itu bisa mengempit 100 persen hak partisipasi lapangan Jambaran-Tiung Biru.
“Kami belum tahu dengan harga seperti ini BUMD mau ikut atau melepas juga. Kalau dilepas, nanti mekanismenya sama seperti ExxonMobil (dibeli Pertamina),” pungkas Syamsu.
Sebagai informasi, unitisasi lapangan Jambaran-Tiung Biru dimulai setelah pemerintah menyetujui revisi rencana pengembangannya tanggal 17 Agustus 2015 lalu. Menurut revisi tersebut, lapangan ini bisa menghasilkan gas sebesar 227 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dengan puncak produksi diperkirakan sebesar 315 MMSCFD.
Awalnya, gas Jambaran-Tiung Biru akan dipasok untuk pabrik Pupuk Kujang 1C. Namun, harganya ternyata tak ekonomis lantaran gas Jambaran-Tiung Biru mengandung karbon dioksida dan hidrogen sulfida dengan kadar yang cukup tinggi.
Akhirnya, PLN akhirnya mengambil alih penyerapan gas Jambaran-Tiung Biru. Adapun rencananya, gas tersebut akan digunakan untuk Pembahgkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Jawa-Bali 3 dengan kapasitas 500 megawatt (MW) dan alternatif pasokan PLTGU Tambak Lorok setelah pasokan dari lapangan Kepodang milik Petronas Carigali Sdn Bhd diperkirakan selesai lebih cepat.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK