Kemiskinan dan Ketimpangan Tak Melulu Gara-gara Makro Ekonomi
CNN Indonesia
Rabu, 09 Agu 2017 21:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, kemiskinan dan ketimpangan tak selalu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam catatannya, kemiskinan lebih terjadi dikarenakan pengaruh mikro, meskipun secara makro, angka pertumbuhannya masih mumpuni.
"Mungkin, kata para ahli, pertumbuhan ekonomi itu relatif sejalan dengan tingkat kemiskinan. Kalau pertumbuhan baik, pengurangan kemiskinan itu baik, tapi tidak selalu sejalan, kelihatannya tidak begitu," ujarnya usai membuka acara Indonesia Development Forum, Rabu (9/8).
Ia mencontohkan, tingkat ketimpangan (gini ratio) walaupun kecil, namun turun dalam tiga tahun terakhir ini. Padahal, dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi berfluktuasi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,02 persen. Lalu, di 2015 sempat anjlok hanya sebesar 4,79 persen hingga akhirnya mampu pulih pada 2016 lalu menjadi 5,02 persen.
Menurut dia, faktor pengaruh tingkat kemiskinan dan ketimpangan terjadi secara mikro. Setidaknya, ada empat hal mikro yang memengaruhi. Yakni, pertama, kemiskinan bisa berkurang karena harga sejumlah bahan pokok mengalami penurunan.
"Harga pangan di Indonesia meningkat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Baru dua tahun terakhir, kami bisa memperlambat pergerakannya," kata Darmin.
Hal ini diyakini membuat tingkat kemiskinan berkurang karena kemampuan belanja masyarakat kalangan bawah mulai terangkat, sehingga beban untuk mengkonsumsi tidak sebesar beberapa tahun silam saat harga pangan menjadi momok pada rumah tangga.
Kedua, meski harga pangan yang murah menguntungkan banyak masyarakat dari sisi konsumen, rupanya justru memberi tekanan pada masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai petani. Dalam dua tahun terakhir, sejalan dengan penurunan harga pangan, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat melemah.
"Ini NTP turun. Tolong dilihat angkanya, di 2016 turun 0,08 persen. Sebelumnya, juga turun di 2015. Artinya, perbaikan harga pangan kelihatannya tidak menguntungkan untuk petani. Kita perlu cari solusi," terang Darmin.
Ketiga, tak bisa dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan terpengaruh oleh besaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah. Ia mencatat, penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) belum tajam ke sasaran yang dituju.
"Ini kelihatannya faktor yang paling krusial untuk menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Makanya, kami buat konvergensi semua bansos yang kami berikan," imbuh Darmin.
Sementara, keempat, setiap daerah memiliki dimensi kemiskinan dan ketimpangan yang berbeda-beda. Belum lagi, perbaikan ketimpangan tak bisa hanya dengan satu jurus yang menyasar hanya pada satu kelompok saja, misalnya hanya 40 persen kelompok ekonomi terbawah.
"Tetapi, harus lihat semua (kelompok). Apalagi, kalau lihat dari 10 desil penghasilan dan pengeluaran itu ada dari desa sampai ke kota," imbuh Darmin.
Untuk itu, Darmin menekankan bahwa pemerintah tetap berupaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan ketimpangan tidak hanya secara angka-angka makro, namun juga mikro.
Salah satunya dengan kebijakan reforma agraria untuk menciptakan ekonomi beradilan, misalnya dari sisi akses lahan bagi masyarakat kecil yang saat ini belum terwujud.
"Masih ada 4,5 juta keluarga sampai 14,4 juta keluarga yang tidak punya tanah atau punya tanah tapi hanya kecil," jelasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus digalakkan agar konektivitas tak lagi jadi alasan menjamurnya ketimpangan dan kemiskinan di daerah dan pusat kota. "Salah satunya dengan program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada 245 proyek, berupa 74 jalan, 23 kereta api, dan lainnya," pungkasnya.
Kemudian, percepatan program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mengurangi kesenjangan kesempatan yang masih terjadi bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu diserap lebih besar oleh industri.
"Mungkin, kata para ahli, pertumbuhan ekonomi itu relatif sejalan dengan tingkat kemiskinan. Kalau pertumbuhan baik, pengurangan kemiskinan itu baik, tapi tidak selalu sejalan, kelihatannya tidak begitu," ujarnya usai membuka acara Indonesia Development Forum, Rabu (9/8).
Ia mencontohkan, tingkat ketimpangan (gini ratio) walaupun kecil, namun turun dalam tiga tahun terakhir ini. Padahal, dari sisi makro, pertumbuhan ekonomi berfluktuasi. Tercatat, pertumbuhan ekonomi 2014 sebesar 5,02 persen. Lalu, di 2015 sempat anjlok hanya sebesar 4,79 persen hingga akhirnya mampu pulih pada 2016 lalu menjadi 5,02 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harga pangan di Indonesia meningkat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Baru dua tahun terakhir, kami bisa memperlambat pergerakannya," kata Darmin.
"Ini NTP turun. Tolong dilihat angkanya, di 2016 turun 0,08 persen. Sebelumnya, juga turun di 2015. Artinya, perbaikan harga pangan kelihatannya tidak menguntungkan untuk petani. Kita perlu cari solusi," terang Darmin.
Ketiga, tak bisa dipungkiri bahwa tingkat kemiskinan terpengaruh oleh besaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah. Ia mencatat, penyaluran program beras sejahtera (Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH) belum tajam ke sasaran yang dituju.
Sementara, keempat, setiap daerah memiliki dimensi kemiskinan dan ketimpangan yang berbeda-beda. Belum lagi, perbaikan ketimpangan tak bisa hanya dengan satu jurus yang menyasar hanya pada satu kelompok saja, misalnya hanya 40 persen kelompok ekonomi terbawah.
"Tetapi, harus lihat semua (kelompok). Apalagi, kalau lihat dari 10 desil penghasilan dan pengeluaran itu ada dari desa sampai ke kota," imbuh Darmin.
Salah satunya dengan kebijakan reforma agraria untuk menciptakan ekonomi beradilan, misalnya dari sisi akses lahan bagi masyarakat kecil yang saat ini belum terwujud.
"Masih ada 4,5 juta keluarga sampai 14,4 juta keluarga yang tidak punya tanah atau punya tanah tapi hanya kecil," jelasnya.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terus digalakkan agar konektivitas tak lagi jadi alasan menjamurnya ketimpangan dan kemiskinan di daerah dan pusat kota. "Salah satunya dengan program Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada 245 proyek, berupa 74 jalan, 23 kereta api, dan lainnya," pungkasnya.
Kemudian, percepatan program pendidikan dan pelatihan vokasional untuk mengurangi kesenjangan kesempatan yang masih terjadi bagi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu diserap lebih besar oleh industri.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK