ANALISIS
Bahas RAPBN 2018, Jokowi Getol 'Ngariung' dengan Menteri
CNN Indonesia
Kamis, 07 Sep 2017 11:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tak seperti biasa, sejumlah menteri bidang perekonomian mondar-mandir ke Istana Kepresidenan setiap harinya untuk menghadap Presiden Joko Widodo dalam sebulan terakhir.
Beberapa kali, agenda presiden dijadwalkan tertutup untuk mendengarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan.
Pembantu Presiden di bawah koordinasi dua kementerian itupun turut hadir seperti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Tak ketinggalan, pejabat regulator bidang keuangan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso juga kerap terlihat dalam pertemuan internal beberapa hari ini.
Bukan tanpa alasan, meningkatnya intensitas pertemuan presiden dengan jajaran menteri perekonomian bersamaan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 antara pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Jokowi, panggilan akrab Joko widodo, menyiapkan amunisi untuk menghadapi para wakil rakyat terkait pencapaian ekonomi, sekaligus rencana anggaran ke depan.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto berpendapat, pertemuan intensif itu wajar dilakukan sebab banyak target perekonomian pemerintah belum tercapai tahun ini.
"Pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir cuma 5,01 persen. Padahal, targetnya tahun ini 5,20 persen. Sulit mengejar kecuali ada peningkatan drastis pada kuartal ketiga dan keempat," kata Akhmad kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal II/2017 tercatat 5,01 persen, lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama 2016 sebesar 5,18 persen.
Sebelumnya, Bank Indonesia menilai kondisi global masih belum kondusif, ditandai oleh perkembangan geopolitik beberapa negara dan harga komoditas yang belum pulih sepenuhnya.
Kendati demikian, laju ekonomi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan lebih kencang, didukung tren perbaikan harga komoditas yang berpengaruh positif pada kinerja ekspor, serta perbaikan pola konsumsi rumah tangga.
Belanja pemerintah dan investasi biasanya akan meningkat pada semester kedua setiap tahunnya.
Data BPS juga menunjukkan, konsumsi pemerintah pada kuartal II/2017 terkoreksi hingga 6,23 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu.
Konsumsi pemerintah lesu pada periode April-Juni 2017 karena langkah penghematan anggaran dari kementerian/lembaga mencapai Rp16 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2017 tentang Efisiensi Belanda Barang K/L dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Alhasil, realisasi belanja barang hanya Rp62,96 triliun atau menyusut 7,11 persen dari periode tahun sebelumnya.
Kondisi itu dinilai bisa membaik apabila didorong stimulus fiskal. Sayangnya, hal itu belum bisa dilakukan karena penerimaan pajak yang belum maksimal dan defisit anggaran besar.
Paket-paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan juga dianggap belum maksimal membantu pemerintah dari sisi nonfiskal.
"Kondisi ekonomi kita sekarang tidak buruk sekali, walaupun juga harus diakui, tidak seperti harapan," katanya.
Koordinasi Intensif Tak Hapus Isu Reshuffle
Di sisi lain, kondisi politik negeri yang kini lebih tenang bisa membuat Jokowi lebih fokus meningkatkan sektor ekonomi.
Kendati aktivitas Jokowi bersama menteri ekonomi terus berlangsung, hal itu tak bisa menahan kuatnya spekulasi isu reshuffle di sejumlah kalangan.
"Tunggu saja apakah spekulasi terakhir hari ini akan berujung pada pergantian menteri-menteri ekonomi atau justru menguap lagi seperti beberapa minggu lalu," kata Akhmad.
Sebelumnya, Jokowi berulang kali menegaskan tak akan merombak kabinet hari ini atau pekan ini. Ia hanya menginstruksikan para pembantunya fokus bekerja dan mengejar target.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menyatakan, menterinya tak perlu ikut berkampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai tahun depan.
Mereka diamanatkan terus bekerja dan berhati-hati dalam membuat kebijakan supaya tak mengecewakan masyarakat.
Beberapa kali, agenda presiden dijadwalkan tertutup untuk mendengarkan laporan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan.
Pembantu Presiden di bawah koordinasi dua kementerian itupun turut hadir seperti, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Pekerjaan Umum, dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bukan tanpa alasan, meningkatnya intensitas pertemuan presiden dengan jajaran menteri perekonomian bersamaan dengan pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 antara pihak pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Akhmad Akbar Susamto berpendapat, pertemuan intensif itu wajar dilakukan sebab banyak target perekonomian pemerintah belum tercapai tahun ini.
"Pertumbuhan ekonomi dua kuartal terakhir cuma 5,01 persen. Padahal, targetnya tahun ini 5,20 persen. Sulit mengejar kecuali ada peningkatan drastis pada kuartal ketiga dan keempat," kata Akhmad kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi kuartal II/2017 tercatat 5,01 persen, lebih rendah dibandingkan capaian periode yang sama 2016 sebesar 5,18 persen.
Sebelumnya, Bank Indonesia menilai kondisi global masih belum kondusif, ditandai oleh perkembangan geopolitik beberapa negara dan harga komoditas yang belum pulih sepenuhnya.
Kendati demikian, laju ekonomi pada paruh kedua tahun ini diperkirakan lebih kencang, didukung tren perbaikan harga komoditas yang berpengaruh positif pada kinerja ekspor, serta perbaikan pola konsumsi rumah tangga.
Belanja pemerintah dan investasi biasanya akan meningkat pada semester kedua setiap tahunnya.
Data BPS juga menunjukkan, konsumsi pemerintah pada kuartal II/2017 terkoreksi hingga 6,23 persen dari realisasi periode yang sama tahun lalu.
Konsumsi pemerintah lesu pada periode April-Juni 2017 karena langkah penghematan anggaran dari kementerian/lembaga mencapai Rp16 triliun, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4/2017 tentang Efisiensi Belanda Barang K/L dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017.
Alhasil, realisasi belanja barang hanya Rp62,96 triliun atau menyusut 7,11 persen dari periode tahun sebelumnya.
Kondisi itu dinilai bisa membaik apabila didorong stimulus fiskal. Sayangnya, hal itu belum bisa dilakukan karena penerimaan pajak yang belum maksimal dan defisit anggaran besar.
Paket-paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan juga dianggap belum maksimal membantu pemerintah dari sisi nonfiskal.
"Kondisi ekonomi kita sekarang tidak buruk sekali, walaupun juga harus diakui, tidak seperti harapan," katanya.
Koordinasi Intensif Tak Hapus Isu Reshuffle
Di sisi lain, kondisi politik negeri yang kini lebih tenang bisa membuat Jokowi lebih fokus meningkatkan sektor ekonomi.
Kendati aktivitas Jokowi bersama menteri ekonomi terus berlangsung, hal itu tak bisa menahan kuatnya spekulasi isu reshuffle di sejumlah kalangan.
"Tunggu saja apakah spekulasi terakhir hari ini akan berujung pada pergantian menteri-menteri ekonomi atau justru menguap lagi seperti beberapa minggu lalu," kata Akhmad.
Sebelumnya, Jokowi berulang kali menegaskan tak akan merombak kabinet hari ini atau pekan ini. Ia hanya menginstruksikan para pembantunya fokus bekerja dan mengejar target.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bahkan menyatakan, menterinya tak perlu ikut berkampanye dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang dimulai tahun depan.
Mereka diamanatkan terus bekerja dan berhati-hati dalam membuat kebijakan supaya tak mengecewakan masyarakat.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK