MPR Dukung Pemerintah Kurangi Ketimpangan Sosial

Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyatakan dukungannya terhadap beragam program pengurangan kesenjangan yang kini menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyampaikan cita-cita kemandirian kedaulatan Indonesia harus terwujud dalam berbagai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

"Kami di MPR mendukung kebijakan pemerintah menjadikan tahun ini sebagai tahun untuk mengurangi kesenjangan," kata Zulkifli Hasan seperti dikutip dari Antara, Senin (11/9).

Lihat juga: Anggota Komisi I DPR Sarankan Dubes RI di Myanmar Ditarik

Ia mengingatkan, fenomena kesenjangan sosial dan ketimpangan penguasaan sumber daya alam bisa menimbulkan kecemburuan sosial.

Sebelumnya, Ketua MPR menginginkan berbagai pihak, terutama generasi muda agar tidak takut menghadapi tantangan globalisasi. "Globalisasi bukan untuk ditakuti, tapi dihadapi," ucapnya.

Untuk itu, sambung dia, sudah selayaknya generasi muda optimis dalam menghadapi era globalisasi dan kemajuan teknologi. Fakta sejarah menunjukkan bangsa yang maju adalah yang menguasai ilmu pengetahuan dengan terus belajar.

"Lewat teknologi, sekarang siapapun bisa belajar. Gerbang Ilmu pengetahuan terbuka bagi yang mau belajar, pantang menyerah dan mau membuka diri untuk hal baru," paparnya.

Ia juga mendorong generasi muda di berbagai daerah menumbuhkan diri dengan berbagai hal yang meningkatkan beragam aspek kreativitas dan inovasi.

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah bakal lebih fokus berupaya melakukan pemerataan ekonomi yang berkeadilan pada tahun ketiga kinerja Kabinet Kerja.

Lihat juga: Kurangi Ketimpangan, Bappenas Rancang Wakaf dan Zakat

"Saya yakin, hanya dengan pemerataan ekonomi yang berkeadilan, kita akan semakin bersatu," kata Presiden Jokowi dalam Pidato Presiden RI di depan Sidang Tahunan MPRI RI Tahun 2017, Rabu (16/8).

Presiden menegaskan, pemerintah menginginkan rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, dan di pulau-pulau terdepan. Kawasan terisolir harus merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan, dan merasa bangga menjadi warga negara Indonesia.