Skema Pembiayaan Pelabuhan Patimban Rampung Oktober Mendatang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan skema pembiayaan (financial closing) untuk proyek pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, bakal rampung Oktober mendatang. Adapun, peletakan batu pertama (groundbreaking) ditargetkan pada Desember 2017 atau selambat-lambatnya Januari 2018.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, pengoperasian terminal kendaraan ditargetkan mulai Maret 2019 mendatang. Target ini bisa terlaksana lantaran pembebasan lahan telah dilakukan bersama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan.

"Dengan LMAN, secara prinsip sudah untuk pembebasan lahan, kami tinggal finalisasi," ujarnya, Kamis (14/9) malam.

Lihat juga: Agustus, Neraca Perdagangan RI Surplus US$1,72 Miliar

Bersamaan dengan target itu, Budi Karya melanjutkan, pemerintah akan membentuk satu konsorsium untuk mengelola porsi operator Indonesia sebesar 51 persen. Sedangkan sisanya 49 persen dikelola oleh pemerintah Jepang.

Konsorsium itu akan dipegang oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II dalam bentuk penugasan dan pihak swasta berdasarkan proses lelang.

Namun, pembagian tanggungjawabnya belum ditentukan pemerintah. Sebab, masih dibutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk mengadakan lelang dan menentukan porsi operator.

"Kami elaborasi supaya pemerintah tetap punya, tapi swasta juga dapat kesempatan. Belum tentu (pemerintah yang lebih besar)," terang Budi Karya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, saat ini, pemerintah tengah melihat aspek hukum untuk mengadakan lelang. 

"Lagi di lihat aspek hukumnya. Kami mesti lihat, jangan ada yang salah," tegas Luhut.

Lihat juga: Bandara Kertajati Bakal Layani Penerbangan Haji Mulai 2018

Pelabuhan Patimban merupakan salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi mencapai Rp43,5 triliun. Dari kebutuhan tersebut, sekitar Rp30,88 triliun atau 71 persen akan dipenuhi dengan pembiayaan dari pemerintah Jepang.

Pembiayaan tersebut diperoleh melalui kerja sama dengan Badan Kerjasama Internasional Jepang (Japan Internasional Cooperation Agency/JICA). Adapun, sekitar Rp13,7 triliun dari JICA akan cair pada Januari 2018 mendatang.

Sisanya, sebanyak Rp8,26 triliun atau 19 persen dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Rp4,35 triliun atau 10 persen terakhir ditutup oleh investasi swasta.