Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Marwansyah menjelaskan, RFC dibentuk berdasarkan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia, Malaysia dan Singapura di satu pihak dengan The Malacca Straits Council (MSC) atas nama asosiasi-asosiasi non-pemerintah Jepang di pihak lain yang ditandatangani 11 Februari 1981.
"Nota kesepahaman tersebut merupakan dasar pembentukan "Revolving Fund", yaitu dana penanggulangan tumpahan minyak dari kapal yang dikelola bergiliran oleh ketiga negara pantai dengan maksud menyediakan dana talangan, apabila terjadi operasi penanggulangan pencemaran minyak bersumber dari kapal, di wilayah Selat Malaka dan Singapura," kata Marwansyah, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/9)
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai kesepakatan pada pertemuan Ke-1 sidang RFC, dana tersebut selanjutnya dikelola secara bergiliran oleh ketiga negara pantai yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura (berurutan abjad) selama lima tahun dengan jangka waktu (financial period) ditetapkan sejak 1 April sampai dengan 31 Maret.
Marwansyah mengatakan, berdasarkan nota kesepahaman dimaksud, otoritas dari pihak Indonesia yang ditunjuk untuk mengelola dana RFC adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Perhubungan Laut. Pihak Malaysia adalah Department of Environment (DoE) dan pihak Singapura adalah Maritime and Port Authority (MPA) Singapura.
Adapun sejak bergulir pertama kalinya, dana RFC telah dimanfaatkan penggunaannya sebanyak dua kali, yaitu yang pertama pada bulan Oktober 1992 untuk membantu penanganan pencemaran laut akibat kecelakaan Nagasaki Spirit di Selat Malaka. Kedua, pada Oktober 2000 saat terjadinya peristiwa Natuna Sea di Tanjung Pinang, Indonesia.
"Selama Indonesia mengelola dana RFC periode 2011-2016 tidak ada peristiwa tumpahan minyak di laut sehingga tidak ada penggunaan dana talangan dari RFC," jelasnya.