Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sangsi integrasi subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) volume 3 kilogram (kg) masuk dalam skema bantuan sosial (Bansos) bisa dimulai pada 2018. Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan mengenai validasi data dari Kementerian Sosial.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, ada kesulitan dalam klasifikasi penerima bantuan elpiji 3 kg sehingga pihaknya belum dapat memastikan waktu seluruh proses ini akan rampung.
"Verifikasi data yang akan diintegrasikan dengan Kemensos masih berproses dengan Pemerintah Daerah setempat. Validasi datanya sampai saat ini belum siap," ungkap Ego di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin malam (18/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini, pemerintah sedang berupaya mengalokasikan elpiji melon bagi masyarakat kurang mampu. Di sisi lain, pertumbuhan penggunaan elpiji melon oleh masyarakat umum juga diturunkan guna mengurangi beban subsidi.
Adapun, pertumbuhan konsumsi elpiji melon pada 2014 dibandingkan 2013 tercatat 14 persen, lalu melemah 11 persen pada tahun berikutnya. Pada 2016 kemarin, pertumbuhan konsumsi elpiji bersubsidi sudah ditekan hingga 8 persen dibanding tahun sebelumnya.
Jika integrasi subsidi elpiji ke bansos urung terjadi tahun depan, maka pemerintah akan mengimbau 4,37 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan elpiji melon.
Pemerintah juga akan menambah jaringan gas bagi rumah tangga (Jargas) sebanyak 188 ribu sambungan rumah tangga (SR) tahun depan.
"Ini langkah sementara yang bisa kami lakukan untuk mengurangi beban subsidi elpiji untuk tahun 2018," jelasnya.
Melengkapi ucapan Ego, Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Mohammad Iskandar menuturkan, perusahaannya berniat meluncurkan produk baru yakni, elpiji 3 kg non-subsidi jika integrasi subsidi elpiji ke Bansos tidak diberlakukan tahun depan.
Sebelumnya, Pertamina melakukan uji pasar elpiji 3 kg di beberapa daerah, namun ia mengaku belum menerima laporan hasilnya.
"Kami juga akan memanfaatkan produk elpiji non-subsidi kami seperti Bright Gas ukuran 5,5 kg dan menjalankan program kami. Jadi, dua tabung elpiji melon bisa ditukarkan ke satu tabung Bright Gas 5,5 kg," paparnya.
Sebelumnya, pemerintah menargetkan pelaksanaan integrasi elpiji ke bansos bisa dimulai Februari tahun depan. Integrasi ini merupakan pengganti dari rencana sebelumnya yakni, pelaksanaan distribusi tertutup bagi elpiji 3 kg.
Sepakati Alokasi Elpiji BersubsidiMeski demikian, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyetujui alokasi subsidi elpiji sebanyak 6,45 juta ton dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Nilai itu meningkat dibanding alokasi dalam APBNP 2017 yang sebesar 6,19 juta ton.
Kenaikan alokasi itu disebabkan program konversi BBM nelayan dan minyak tanah ke elpiji yang masih berlanjut. Tak hanya itu, alokasi subsidi juga termasuk cadangan persediaan sebanyak 3 persen dari total kebutuhan asli. Alokasi subsidi menggunakan asumsi bahwa integrasi subsidi elpiji ke bansos tidak terjadi di tahun depan.
"Kami sekarang fokus untuk ketersediaan dulu," ungkap Ego.
Sebagai informasi, realisasi penggunaan elpiji bersubsidi hingga Agustus 2017 tercatat 4,16 juta metrik ton atau 67,2 persen dari pagu APBNP 2017. Menurut data Kementerian ESDM, saat ini terdapat 57 juta tabung elpiji melon yang tersebar di Indonesia.