Pemerintah Tambah Instrumen Investasi Untuk Biayai LPDP

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menambah instrumen investasi sebagai sumber pembiayaan untuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN).

Adapun, sumber dana ini dibutuhkan untuk membiayai ribuan kuliah mahasiswa pascasarjana melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama LPDP Luky Alfirman mengatakan, akumulasi dana LPDP tercatat mencapai Rp20,6 triliun sampai saat ini. Seluruhnya diinvestasikan ke dalam instrumen yang konservatif seperti, deposito, Surat Utang Negara (SUN), dan obligasi korporasi.

Lihat juga: Pemerintah dan Banggar Sepakat Tambah Utang Rp399 T pada 2018

Namun, seiring perbaikan peringkat investasi yang didapat pemerintah, maka imbal hasil (yield) dari penerbitan SUN dianggap lebih kecil dibanding sebelumnya.

Tahun lalu, angka imbal hasil dari tiga instrumen itu sempat mencapai Rp1,5 triliun yang digunakan untuk pembiayaan kuliah mahasiswa. Ke depan, pemerintah mengaku akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi, tanpa mengurangi kualitas LPDP sendiri.

"Kami juga ingin memperkuat penempatan dana di investasi yang lebih fleksibel," jelas Luky ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (25/9).

Maka itu, LPDP berencana untuk menempatkan dana kelolaannya ke instrumen lain seperti, reksa dana saham dan ekuitas lainnya. Dengan melakukan diversifikasi instrumen, artinya LPDP mengalihkan strategi dari investasi jangka pendek menuju investasi jangka menengah.

Namun, pihaknya membutuhkan aturan untuk memperkuat kelembagaan LPDP sebagai badan yang bisa mengelola investasi sendiri.

Maka itu, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk membuat LPDP menjadi badan mandiri yang diberi kewenangan untuk investasi (Sovereign Wealth Fund).

Lihat juga: Pinjaman Proyek LRT Dipastikan Cair November 2017

"Sebenarnya untuk pembuatan SWF ini tidak ada hambatannya, kami berharap Perpres yang mengatur ini segera keluar. Tahun depan pun, kalau sudah ada Perpres, LPDP bisa diperkuat," jelasnya.

Namun, untuk menuju menjadi badan Sovereign Wealth Fund, LPDP membutuhkan modal besar untuk investasi dan juga fund manager.

Alhasil, ia mengajukan tambahan dana untuk DPPN sebesar Rp15 triliun dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Dengan memperkuat posisi LPDP, ia berharap instansinya bisa lebih banyak membiayai pendidikan masyarakat yang ingin meneruskan pendidikan.

Dengan keuangan saat ini, LPDP baru mampu memberangkatkan 4.000 orang. Jika Sovereign Wealth Fund ini sudah terbentuk dan anggaran yang dialokasikan, ia berharap tahun depan LPDP bisa memberangkatkan 5 ribu hingga 5.500 mahasiswa.

"Kami harap, dalam jangka panjang kami bisa memberangkatkan banyak orang," tambah Luky.

Per akhir Agustus, penerima LPDP tercatat 16.887 orang yang terdiri dari, 11.151 orang yang sedang menempuh pendidikan, alumni LPDP sebanyak 2.729 orang, sedangkan sisanya belum diberangkatkan.

Adapun di tahun 2017, anggaran untuk LPDP dialokasikan sebesar Rp10,5 triliun yang diperkirakan akan cair akhir tahun ini.

Lihat juga: Pemerintah Serap Rp17,5 Triliun dari Lelang SUN

(lav/lav)