DPR Setujui Anggaran Kementerian ESDM Rp6,49 T Tahun Depan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Kamis, 12/10/2017 03:10 WIB
Porsi terbesar diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, masing-masing Rp1,7 triliun. Porsi terbesar diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Migas dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, masing-masing Rp1,7 triliun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui alokasi anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya dan Mineral sebesar Rp6,49 triliun untuk tahun 2018.

"Komisi VII menyetujui anggaran Kementerian ESDM tahun anggaran 2018 sebesar Rp6,49 triliun," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya W Yudha dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM di Gedung DPR, Rabu (11/10).

Porsi terbesar anggaran diperuntukkan bagi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas) dan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi sebesar masing-masing Rp1,7 triliun.



"Ditjen Migas untuk pengelola penyediaan gas dan minyak bumi Rp1,7 triliun. Ditjen Ketenagalistrikan Rp141 miliar, Ditjen Minerba Rp364,5 miliar, Kesekjenan DEN Rp57,16 miliar, Balitbang Rp566,9 miliar, BPSDM Rp439,4 miliar, Badan Geologi, Penelitian dan Mitigasi Rp859,8 miliar. Lalu BPH migas Rp183,3 miliar, Ditjen EBTKE Rp1,7 triliun," ujar Satya selaku pimpinan rapat.

Selain itu, Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM mendapatkan alokasi sebesar Rp342,1 miliar untuk hubungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kemudian, Inspektorat Jenderal, Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparatur kementerian ESDM mendapatkan jatah Rp80,31 miliar.

Sebenarnya, tidak seluruh fraksi menyetujui pagu anggaran tersebut. Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian adalah salah satu yang menolak.

Ia menilai pagu tersebut belum menjawab permasalahan subsidi ke pelanggan listrik 900 VA.

"Karena tidak ada solusi 900 VA, masih banyak mereka tidak mampu dan bayar keekonomian dan pemerintah tidak anggarkan itu. Kami tidak sepakat," ujarnya.