Pemerintah Diminta untuk Sokong Meikarta Bangun Kota Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan pengembang diminta sejalan untuk memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat sehingga backlog terpenuhi.

Hal ini diungkapkan  Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda.

Dia mencontohkan, pengembangan kota baru Meikarta seharusnya didukung pemerintah.

"Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah mau membangun apartemen di bawah Rp150 jutaan? Ketika ada pengembang yang mau, yang selaras dengan visi pemerintah, seharusnya didukung," ujar Ali di sela-sela Intiland Property Expo 2017 di Senayan City, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Dia menegaskan, bila ada persyaratan yang masih belum terpenuhi, seharusnya pemerintah dan pengembang duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Jadi pemerintah dan pengembang bisa menghasilkan solusi yang terbaik bagi masyarakat," ucap Ali.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mengungkapkan setiap tahun dibutuhkan 1,2 juta unit rumah di Indonesia sehinga secara kumulatif mencapai 30 juta unit baru pada 2025 nanti.

Kemampuan swasta memasok kebutuhan perumahan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani berkisar 40 persen, sementara kemampun pemerintah hanya 20 persen.

Artinya ada 40 persen kebutuhan tidak dapat dipenuhi.

Kiat Lippo Group

Sementara itu CEO Intiland Development, Tbk. Hendro S Gondokusumo mengatakan, setiap pengembang punya kiat tersendiri untuk mengembangkan kawasan hunian, termasuk Lippo Group sebagai pengembang kota baru Meikarta.

"Menurut saya mereka mampu. Saya sempat berkunjung dan melihat langsung Meikarta, dan memang mereka (Lippo) sedang bekerja," ujarnya.

Terkait dengan harga yang murah, Hendro menyebut bahwa hal itu wajar dalam dunia bisnis.

"Menurut saya, kalau jumlah yang dibangun sangat banyak, pasti harganya bisa murah. Sama halnya dengan bisnis pakaian, kalau puluhan dengan ratusan ribu potong kan jelas beda harganya," paparnya.

(vws)