Peserta BPJS Ketenagakerjaan Setor Iuran Rp40 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenakerjaan mengaku, telah mengumpulkan iuran sebesar Rp 40 triliun hingga kuartal ketiga tahun ini. Raupan itu tumbuh sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Tahun ini kami menargetkan perolehan iuran sekitar Rp55 triliun. Kami usahakan semaksimal mungkin. Setiap hari kami pantau teman-teman di lapangan," tutur Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto usai menghadiri sebuah acara di Balai Subono Mantofani Peruri Jakarta, Selasa (24/10).

Hingga september, menurut Agus, total dana kelolaan investasi perseroan telah mencapai Rp309 triliun. Adapun hadil investasi sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini tercatat mencapai Rp18,3 triliun atau tumbuh sekitar 23,3 persen secara tahunan.

Hingga akhir tahun, perseroan pun berharap bisa meraup hasil investasi sebesar Rp24 triliun atau naik sekitar 6,4 persen dibandingkan realisasi tahun lalu, Rp14,9 triliun. Adapun imbal hasil (yield) perseroan hingga akhir September ada di kisaran 9,6 persen.

"Kami yakin target hasil investasi bakal tercapai," ujarnya.

Investasi tersebut di jelaskan Agus, diperoleh dari penempatan dana kelolaan perseroan pada berbagai instrumen. Sebagian besar dana atau sekitar 61 persen ditempatkan pada Surat Utang Negara (SUN). Selain itu, perusahan juga menempatkan sekitar 15 persen dananya pada instrumen deposito, dan sekitar 17 persen di saham. Sisanya, dana kelolaan ditempatkan pada reksa dana, properti, dan investasi langsung.

Saat ini, lanjut Agus, pihaknya juga tengah menanti terbitnya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Lihat juga: Saat Kecelakaan, Tagih Jasa Raharja dan BPJS!

Revisi beleid itu salah satunya mencakup perubahan ketentuan penempatan investasi langsung. Dalam aturan yang berlaku saat ini, porsi investasi langsung untuk satu pihak juga dibatasi maksimal satu persen dari jumlah investasi dan seluruhnya tak melebihi 5 persen dari jumlah investasi.

"Kami sedang mengajukan ke regulator untuk ada relaksasi sehingga ada ruang yang cukup bagi kami untuk melakukan investasi di investasi langsung,"jelasnya.

Perumahan Karyawan
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan baru saja bekerjsama dengan Peruri dan BTN guna mengembangkan perumahan karyawan melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan

"BPJS Ketenagakerjaan akan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk rumah subsidi melalui Bank BTN dengan harga maksimal Rp141 juta dan rumah nonsubsidi maksimal Rp500 juta," tutur
Direktur Utama Peruri Prasetio. 

Dengan adanya kerja sama ini, sekitar 2.300 karyawan perusahaan pencetak uang negara ini bisa mendapatkan kemudahan fasilitas KPR dalam bentuk uang muka 1 persen dan bunga KPR sebesar 3 persen untuk rumah subsidi serta uang muka 5 persen dan Bunga KPR sebesar 3 persen di atas suku bunga referensi untuk rumah non subsidi.

Tak hanya itu, bagi pelaksana atau kontraktor yang membangun rumah subsidi dan nonsubsidi diberikan fasilitas kredit kontruksi dengan bunga pinjaman rendah.

Pembangunan kawasan perumahan akan dilakukan di atas lahan seluas 2,3 hektare (ha) di Karawang milik Yayasan Pegawai Perum Peruri (Yapetri). Sebenarnya, kata Prasetio, Yapetri memiliki lahan seluas lebih dari 23 ha.

"Untuk tahap awal, pembangunan dilakukan pada lahan seluas 2,3 hektare dulu," ujarnya.

Pengembang yang akan melaksanakan proyek pembangunan perumahan karyawan itu adalah anak perusahaannya yaitu PT Peruri Property, yang akan memanfaatkan kredit konstruksi dari BPJS Ketenakerjaan.

Lihat juga: Program Perlindungan Sosial Tak Manjur Pangkas Kesenjangan

Agus menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Salah satunya Lion Air Group. Sejak diluncurkan pada pertengahan tahun ini, perusahaan telah menyalurkan pembiayaan perumahan melalui MLT sebesar Rp5,5 triliun.

"Kami mendorong pemberi kerja lainnya juga mengikuti langkah ini untuk menyediakan perumahan terjangkau bagi karyawannya," ujarnya.

Sementara, Direktur Utama Bank BTN Maryono menilai sinergi yang dilakukan ketiganya sejalan dengan upaya pemerintah untuk menyediakan perumahan dalam program sejuta rumah. Karenanya, ia mendorong langkah serupa bisa diikuti oleh perusahaan pelat merah lain.

"Kami berharap kepada seluruh BUMN bisa mengoptimalkan lahan kosong mereka untuk pemukiman karyawan, ini akan mempercepat realisasi program sejuta rumah," ujarnya.