Bos BEI Khawatir Pilkada Picu Penarikan Dana Besar-besaran
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Senin, 13 Nov 2017 20:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bursa Efek Indonesia (BEI) khawatir bakal adanya penarikan dana secara besar-besaran dari lembaga keuangan tahun 2018, seiring digelarnya 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada bulan Juni.
Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, kondisi politik sendiri sebenarnya tidak pernah mengganggu kestabilan di perbankan maupun pasar modal. Namun, kebutuhan dana guna melancarkan Pilkada tentu tidak bisa dihindari.
"Total biaya termasuk kebutuhan pemerintah. Total (akan) ada uang ditarik dari perbankan untuk Pilkada sekitar Rp10 triliun-Rp20 triliun," terang Tito, Senin (13/11).
Ia memprediksi, Pilkada pada satu setidaknya membutuhkan dana hingga Rp100 miliar. Dengan begitu, untuk 100 tempat saja maka akan membutuhkan biaya sebesar Rp10 triliun.
"Sedangkan bulan Maret nya, ada pajak. Nah, ini uang akan ketarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah," sambung Tito.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman dengan kondisi tersebut. Untuk itu, bila boleh berpendapat, ia berharap Pilkada tidak dilakukan pada Juni tahun depan.
"Nah, apakah uang juga ditarik dari pasar modal juga saya tidak ada pengalaman, itu pertanyaan besar saya untuk tahun depan," tandas Tito.
Menurut Tito, berdasarkan pengalaman, dana yang ditarik dari pasar modal saat waktu pembayaran pajak tiba jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Dengan kata lain, ada aksi jual yang dilakukan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan yang nantinya digunakan untuk membayar pajak.
Seperti diketahui, bulan Maret biasanya jadwal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir setiap tahunnya.
"Faktanya, tiap bayar pajak pasar modal goyang sedikit. Ini fakta, kalau mau bayar pajak tidak ada uang, pasti jual saham dulu," tegasnya.
Kendati demikian, Tito menilai kondisi perekonomian dalam negeri untuk tahun depan dinilai masih positif. Terlebih lagi, pasar modal bakal kedatangan sembilan emiten baru dari anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi kepercayaan pelaku pasar naik, hanya saja bakal adanya uang ketarik secara bersamaan," pungkas Tito. (agi)
Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, kondisi politik sendiri sebenarnya tidak pernah mengganggu kestabilan di perbankan maupun pasar modal. Namun, kebutuhan dana guna melancarkan Pilkada tentu tidak bisa dihindari.
"Total biaya termasuk kebutuhan pemerintah. Total (akan) ada uang ditarik dari perbankan untuk Pilkada sekitar Rp10 triliun-Rp20 triliun," terang Tito, Senin (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan bulan Maret nya, ada pajak. Nah, ini uang akan ketarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah," sambung Tito.
Lihat juga:BEI: OJK Bakal Denda Investor 'Nakal' |
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman dengan kondisi tersebut. Untuk itu, bila boleh berpendapat, ia berharap Pilkada tidak dilakukan pada Juni tahun depan.
Menurut Tito, berdasarkan pengalaman, dana yang ditarik dari pasar modal saat waktu pembayaran pajak tiba jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Dengan kata lain, ada aksi jual yang dilakukan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan yang nantinya digunakan untuk membayar pajak.
Seperti diketahui, bulan Maret biasanya jadwal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir setiap tahunnya.
"Faktanya, tiap bayar pajak pasar modal goyang sedikit. Ini fakta, kalau mau bayar pajak tidak ada uang, pasti jual saham dulu," tegasnya.
Kendati demikian, Tito menilai kondisi perekonomian dalam negeri untuk tahun depan dinilai masih positif. Terlebih lagi, pasar modal bakal kedatangan sembilan emiten baru dari anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi kepercayaan pelaku pasar naik, hanya saja bakal adanya uang ketarik secara bersamaan," pungkas Tito. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK