Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, kondisi politik sendiri sebenarnya tidak pernah mengganggu kestabilan di perbankan maupun pasar modal. Namun, kebutuhan dana guna melancarkan Pilkada tentu tidak bisa dihindari.
"Total biaya termasuk kebutuhan pemerintah. Total (akan) ada uang ditarik dari perbankan untuk Pilkada sekitar Rp10 triliun-Rp20 triliun," terang Tito, Senin (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sedangkan bulan Maret nya, ada pajak. Nah, ini uang akan ketarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah," sambung Tito.
Lihat juga:BEI: OJK Bakal Denda Investor 'Nakal' |
Lebih lanjut, ia menjelaskan, Indonesia sendiri belum memiliki pengalaman dengan kondisi tersebut. Untuk itu, bila boleh berpendapat, ia berharap Pilkada tidak dilakukan pada Juni tahun depan.
Menurut Tito, berdasarkan pengalaman, dana yang ditarik dari pasar modal saat waktu pembayaran pajak tiba jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Dengan kata lain, ada aksi jual yang dilakukan pelaku pasar untuk mengambil keuntungan yang nantinya digunakan untuk membayar pajak.
Seperti diketahui, bulan Maret biasanya jadwal pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) terakhir setiap tahunnya.
"Faktanya, tiap bayar pajak pasar modal goyang sedikit. Ini fakta, kalau mau bayar pajak tidak ada uang, pasti jual saham dulu," tegasnya.
Kendati demikian, Tito menilai kondisi perekonomian dalam negeri untuk tahun depan dinilai masih positif. Terlebih lagi, pasar modal bakal kedatangan sembilan emiten baru dari anak Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Jadi kepercayaan pelaku pasar naik, hanya saja bakal adanya uang ketarik secara bersamaan," pungkas Tito. (agi)