Pemerintah Optimis APBN 2018 Tak akan Berubah
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Selasa, 21 Nov 2017 14:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan optimistis tak akan mengubah Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diketok palu tahun ini, karena dianggap menyantumkan target yang realistis.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menganggap anggaran penerimaan dan belanja tahun depan sangat konservatif. Di dalam posturnya, pemerintah telah mengubah paradigma untuk tidak membuat belanja pemerintah menjadi sumber utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Memang, kami menyusun budget pemerintah bukan sekadar sumber utama pertumbuhan. Kami upayakan tahun 2018 nanti tanpa revisi APBN. Kami upayakan budget (anggaran) ini dipakai sebagai guidance (petunjuk) dalam setahun,” jelas Suahasil, Selasa (21/11).
Salah satu sikap realistis pemerintah, lanjutnya, adalah dengan menerapkan target pertumbuhan penerimaan pajak di tahun depan yang hanya dipasang 11,89 persen. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa mencapai 20 persen.
Dari sisi belanja, pemerintah hanya memasang kenaikan 5,8 persen, sehingga dengan target pertumbuhan belanja dan penerimaan yang dianggap masih bisa dicapai, maka pemerintah makin percaya diri bisa menurunkan defisit APBN dari 2,67 persen di tahun ini ke angka 2,19 persen.
“Tahun depan kami harap budget lebih reliable, target pajak tidak terlalu tinggi sehingga kami bisa memperbaiki kualitas budget dengan menurunkan defisit dalam keseimbangan primer," paparnya.
Jika tahun ini defisit ada di level Rp178 triliun, tahun depan pemerintah menurunkannya ke angka Rp87 triliun. Kalau defisit turun, maka kualitas budget secara keseluruhan makin baik.
Tak hanya itu, pemerintah juga berharap APBN tak menjadi sumber ketidakpastian masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di tahun depan mengingat akan ada 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.
Ia melanjutkan, meski hanya pemilihan umum di tingkat regional, namun jumlah pemilihnya tercatat tiga per empat dari seluruh pemilih di Pemilihan Umum 2019 mendatang. Sehingga, pemerintah harus membuat APBN yang kredibel dan bisa diandalkan sepanjang tahun agar tidak menambah keruh tensi politik yang akan terjadi di tahun depan.
“Dalam situasi seperti itu, kondisi politik akan menghangat. Kami memastikan APBN jangan jadi sumber uncertainty, jangan sampai APBN jadi sumber ketidakpastian,” paparnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja dipatok di angka Rp2.220,7 triliun. Dengan demikian, maka APBN Indonesia mengalami defisit sebesar Rp325,9 triliun.
(lav)
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara menganggap anggaran penerimaan dan belanja tahun depan sangat konservatif. Di dalam posturnya, pemerintah telah mengubah paradigma untuk tidak membuat belanja pemerintah menjadi sumber utama penggerak pertumbuhan ekonomi.
“Memang, kami menyusun budget pemerintah bukan sekadar sumber utama pertumbuhan. Kami upayakan tahun 2018 nanti tanpa revisi APBN. Kami upayakan budget (anggaran) ini dipakai sebagai guidance (petunjuk) dalam setahun,” jelas Suahasil, Selasa (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu sikap realistis pemerintah, lanjutnya, adalah dengan menerapkan target pertumbuhan penerimaan pajak di tahun depan yang hanya dipasang 11,89 persen. Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya, pertumbuhan penerimaan perpajakan bisa mencapai 20 persen.
Dari sisi belanja, pemerintah hanya memasang kenaikan 5,8 persen, sehingga dengan target pertumbuhan belanja dan penerimaan yang dianggap masih bisa dicapai, maka pemerintah makin percaya diri bisa menurunkan defisit APBN dari 2,67 persen di tahun ini ke angka 2,19 persen.
Jika tahun ini defisit ada di level Rp178 triliun, tahun depan pemerintah menurunkannya ke angka Rp87 triliun. Kalau defisit turun, maka kualitas budget secara keseluruhan makin baik.
Tak hanya itu, pemerintah juga berharap APBN tak menjadi sumber ketidakpastian masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi di tahun depan mengingat akan ada 171 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.
Ia melanjutkan, meski hanya pemilihan umum di tingkat regional, namun jumlah pemilihnya tercatat tiga per empat dari seluruh pemilih di Pemilihan Umum 2019 mendatang. Sehingga, pemerintah harus membuat APBN yang kredibel dan bisa diandalkan sepanjang tahun agar tidak menambah keruh tensi politik yang akan terjadi di tahun depan.
“Dalam situasi seperti itu, kondisi politik akan menghangat. Kami memastikan APBN jangan jadi sumber uncertainty, jangan sampai APBN jadi sumber ketidakpastian,” paparnya.
Sebagai informasi, pemerintah menetapkan penerimaan negara sebesar Rp1.894,7 triliun dan belanja dipatok di angka Rp2.220,7 triliun. Dengan demikian, maka APBN Indonesia mengalami defisit sebesar Rp325,9 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK