Dirjen Pajak Baru Diimbau 'Kalem' Jelang Tahun Politik
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2017 10:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pajak baru diperkirakan menerapkan kebijakan yang lebih halus dan moderat menjelang tahun Politik dibanding aksi-aksi agresif yang berlaku selama beberapa tahun terakhir.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Dirjen Pajak baru kemungkinan menjalankan kebijakan yang lebih populis agar tak menimbulkan kegaduhan baru menjelang tahun politik.
“Dirjen Pajak yang baru siapapun itu adalah posisi yang strategis, makanya butuh leaderhsip kuat, integritas bagus, dan tidak perlu belajar lagi soal pajak. Dari nama (calon Dirjen Pajak) yang beredar, ini mengerucut, dan ada indikasi tahun depan (kebijakan) akan lebih soft karena secara politik begitu cuacanya,” ujar Yustinus di Manado, Kamis malam (23/11).
langkah ini pun sejalan dengan kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan yang tidak ekspansif. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun depan dipasang moderat 11,89 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa 20 persen.
Meski masih krusial, pajak yang berkontribusi terhadap fiskal tidak berfungsi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.
“Dari segi pertumbuhan ekonomi, mungkin tidak bisa akselerasi cepat karena belanja infrastruktur akan dikurangi dan direalokasi ke belanja sosial karena ini tahun politik," ungkap Yustinus.
Di sisi lain, komponen investasi langsung juga diperkirakan tak optimal karena tertahan kondisi politik. Guncangan ke depan semakin kencang sehingga kebijakan perpajakan membutuhkan moderasi demi menjaga momentum.
Salah satu kebijakan yang diprediksi akan moderat adalah penegakan hukum yang lebih selektif. Ini dianggap bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap DJP jelang tahun politik.
Ia menganggap, selama ini kebijakan DJP sebenarnya tidak muluk-muluk. Namun, beberapa kebijakan kadang menimbulkan kepanikan masyarakat.
“Hal yang saya khawatirkan, kalau ini tidak segera dimoderasi, pajak ke depan bisa jadi bumerang,” ungkap Yustinus.
Maka itu, sosok Dirjen Pajak pengganti Ken Dwijugiasteadi nantinya harus bisa memutuskan kebijakan dengan kepala dingin dan tak tergesa-gesa. Tentu saja sosok Dirjen Pajak yang baru harus menguasai seluk beluk perpajakan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diketahui kemungkinan besar menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak. Saat ini, Robert menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.
Melihat kemungkinan tersebut, Yustinus yakin Robert bisa menjalankan kebijakan pajak yang lebih halus karena kepribadiannya yang dianggap cukup tenang. “Pilihan ke Robert ya fine-fine saja. Ideal, dia transisional, tidak akan lama, reputasi bagus, dan menurut saya secara general orangnya kalem,” jelasnya.
(lav)
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, Dirjen Pajak baru kemungkinan menjalankan kebijakan yang lebih populis agar tak menimbulkan kegaduhan baru menjelang tahun politik.
“Dirjen Pajak yang baru siapapun itu adalah posisi yang strategis, makanya butuh leaderhsip kuat, integritas bagus, dan tidak perlu belajar lagi soal pajak. Dari nama (calon Dirjen Pajak) yang beredar, ini mengerucut, dan ada indikasi tahun depan (kebijakan) akan lebih soft karena secara politik begitu cuacanya,” ujar Yustinus di Manado, Kamis malam (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
langkah ini pun sejalan dengan kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan yang tidak ekspansif. Pertumbuhan penerimaan pajak tahun depan dipasang moderat 11,89 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya yang bisa 20 persen.
Meski masih krusial, pajak yang berkontribusi terhadap fiskal tidak berfungsi sebagai sumber utama pertumbuhan ekonomi.
Di sisi lain, komponen investasi langsung juga diperkirakan tak optimal karena tertahan kondisi politik. Guncangan ke depan semakin kencang sehingga kebijakan perpajakan membutuhkan moderasi demi menjaga momentum.
Salah satu kebijakan yang diprediksi akan moderat adalah penegakan hukum yang lebih selektif. Ini dianggap bisa meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap DJP jelang tahun politik.
Ia menganggap, selama ini kebijakan DJP sebenarnya tidak muluk-muluk. Namun, beberapa kebijakan kadang menimbulkan kepanikan masyarakat.
“Hal yang saya khawatirkan, kalau ini tidak segera dimoderasi, pajak ke depan bisa jadi bumerang,” ungkap Yustinus.
Maka itu, sosok Dirjen Pajak pengganti Ken Dwijugiasteadi nantinya harus bisa memutuskan kebijakan dengan kepala dingin dan tak tergesa-gesa. Tentu saja sosok Dirjen Pajak yang baru harus menguasai seluk beluk perpajakan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo diketahui kemungkinan besar menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak. Saat ini, Robert menjabat Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.
Melihat kemungkinan tersebut, Yustinus yakin Robert bisa menjalankan kebijakan pajak yang lebih halus karena kepribadiannya yang dianggap cukup tenang. “Pilihan ke Robert ya fine-fine saja. Ideal, dia transisional, tidak akan lama, reputasi bagus, dan menurut saya secara general orangnya kalem,” jelasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK