Holding BUMN Tambang Berambisi Kuasai Minerba RI

Jakarta, CNN Indonesia -- Holding BUMN tambang efektif berlaku 29 November 2017 nanti, setelah pengalihan saham pemerintah pada PT Bukit Asam, PT Antam Tbk, dan PT Timah ke PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) rampung. Pembentukan holding diharapkan meningkatkan peran BUMN dalam penguasaan sumber daya mineral di tanah air.

Selain membawahi tiga BUMN tersebut, Inalum juga akan memegang 9,36 persen saham PT Freeport Indonesia yang semula dipegang langsung pemerintah dan bakal langsung mencaplok sisa saham yang akan didivestasi Freeport.

Direktur Utama PTBA Arvian Arifin menuturkan, pembentukan holding BUMN tambang akan memperkuat kemampuan keuangan PTBA, Antam, dan Timah dalam melakukan ekspansi bisnis. Dengan semakin kuatnya kemampuan keuangan, BUMN diharapkan dapat menguasai sumber daya mineral sesuai amanat Undang-Undang.

Lihat juga: Holding BUMN Tambang Bakal Punya Modal Rp64 Triliun

"Saat ini, BUMN hanya menguasai 10 persen di batu bara. Kemudian, bauksit hanya sekian persen. Kami ingin ke depannya negara (melalui BMN) bisa menguasai sumber daya mineral sesuai amanat UU," ujar Arvian di Jakarta, Jumat (24/11).

Berdasarkan data Inalum, saat ini, BUMN pertambangan hanya menguasai 13 persen cadangan bauksit, 20 persen pada bijih nikel, 20 persen pada timah, dan tujuh persen pada batu bara. Total aset masing-masing perusahaan BUMN masih jauh di bawah dua perusahaan pertambangan raksasa swasta, seperti BUMI dan Adaro.

PTBA sendiri, menurut dia, akan meningkatkan cadangan batu bara, baik melalui akuisisi maupun pencadangan nasional.

Lihat juga: Aksi Antam, PTBA, dan Timah Tetap Perlu Restu Pemerintah-DPR

"Kalau sendiri-sendiri (tanpa holding), katakanlah PTBA mau akusisi perusahaan x untuk menambah cadangan, mungkin kemampuannya terbatas. Kalau bersama-sama kan lebih punya kemampuan," imbuh dia.

Adapun dengan menguasai sumber batu bara dan mineral, diharapkan Arvian, BUMN pertambangan bisa semakin menggenjot hilirisasi. Hilirasi dianggap akan memberikan nilai tambah yang luar biasa bagi BUMN tambang.

"Kami tidak bisa terus jual barang mentah yang hilirisasinya dinikmati oleh orang lain. Tapi untuk hilirasi ini, membutuhkan finansial yang kuat," ungkap dia.

Lihat juga: Bank BUMN Tak Perlu Tunggu Holding Biayai Akuisisi Freeport

Di samping itu, belanja modal hilirisasi dapat dihemat dengan holding. Ia mencontohkan, ketika Antam dan Timah membutuhkan listrik dalam proyek hilirisasinya, kebutuhan listrik tersebut dapat dipenuhi oleh PTBA melalui Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Kalau Antam, Timah, Inalum butuh listrik akan disediakan PTBA, sehingga lebih murah," katanya.

Direktur Utama Antam Arie Prabowo Ariotedjo menuturkan, segera setelah holding BUMN tambang efektif, pihaknya bersama dengan Timah dan PTBA bakal melakukan konsolidasi bisnis. Salah satu yang akan dilakukan, yaitu menyerahkan bisnis batu bara maupun bisnis pembangkit listrik yang masih ada di Antam dan Timah ke PTBA.
 

Lihat juga: Penghapusan Persero Holding BUMN Tambang Perlu Konsultasi DPR

"Antam misalnya, sekarang juga punya Power Plant di Pomalaa yang sudah jadi investasi Rp3 triliun. PTBA nanti kan akan bertransformasi jadi perusahaan energi. Jadi, power plant di Pomalaa ini akan kami spin off (pisahkan dari induk usaha) dan serahkan ke PTBA," terang dia.

Namun, dijelaskan Arie, pihaknya kemungkinan tetap akan memiliki porsi saham kecil pada pembangkit listrik tersebut. Hanya saja, pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada PTBA.

Holding BUMN tambang rencananya akan resmi terbentuk setelah Menteri BUMN Rini Soemarno menandatangani akta pembentukannya yang rencananya dilakukan pada hari ini. Sementara itu, holding disebut akan efektif pada 29 November mendatang setelah RUPSLB ketiga BUMN tambang rampung digelar. (bir)