Jokowi: Undang-undang Dulu Banyak 'Sponsor' dan 'Titipan'

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menyatakan agar peraturan dan perundang-undangan mendatang tidak dibuat karena pesanan pihak tertentu. Menurutnya, hal itu membuat pemerintah sulit bekerja membangun Indonesia.

“Dulu undang-undang kita banyak yang pakai sponsor. Blak-blakan saja sehingga banyak titipan,” ujar Jokowi di JCC, Selasa (28/11).

Walaupun demikian, Presiden tak merinci undang-undang yang dimaksud.

Hal itu ia sampaikan langsung kepada sejumlah anggota DPR seperti Romahurmuziy dan Misbakhun yang hadir dalam pertemuan tahun Bank Indonesia malam ini.

Saat ini, pemerintah disebut sulit membuat terobosan sebab terjerat sekitar 42 ribu peraturan yang dibuat. Pemerintah pernah menghapus sekitar 3 ribu aturan tapi luruh akibat penerimaan gugatan masyarakat di Mahkamah Konstitusi.

Lihat juga: Dongkrak Kinerja Dagang, RI Rangkul Eropa dalam Dialog Bisnis

Jokowi menegaskan, DPR tidak perlu membuat 30-40 undang-undang setiap tahunnya. Ia berpendapat satu hingga tiga UU berkualitas sangat membantu pemerintah.

“Kualitasnya yang baik. Jadi eksekutif enak. Kalau UU mempersulit, bagaimana memutuskan kebijakan cepat?” ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Kemudahan diyakini bisa memengaruhi kondisi perekonomian Indonesia bahkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebab, hal itu dapat membuka ruang investasi seluas-luasnya.

Investasi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini juga bersentuhan langsung dengan masyarakat sebab bisa membuka lapangan kerja baru.

Sehingga, Jokowi mengatakan, mereformasi sekaligus menyederhanakan aturan masih menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah dan harus ia selesaikan. (asa)