Jokowi Imbau Menteri dan Pengusaha untuk Cek Data

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Rabu, 29 Nov 2017 08:46 WIB
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya serta pelaku usaha dan pejabat sektor ekonomi untuk memperhatikan angka-angka data sebelum membuat kebijakan.
Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya serta pelaku usaha dan pejabat sektor ekonomi untuk memperhatikan angka-angka data sebelum membuat kebijakan. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya serta pelaku usaha dan pejabat sektor ekonomi untuk memperhatikan angka-angka data sebelum membuat kebijakan.

Salah satunya adalah ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III disumbang sektor barang dan jasa 17,27 persen, investasi besar 7,11 persen, transportasi dan pergudangan 8,25 persen, dan jasa perusahaan 8,07 persen.

“Angka seperti ini harus kita pakai dalam membuat kebijakan, sehingga policy yang kita putuskan benar cepat,” ujar Jokowi di JCC, Selasa (28/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Angka-angka itu harus diperhatikan sebab perubahan zaman benar-benar memengaruhi pola hidup dan konsumsi masyarakat. Ia menyinggung isu daya beli masyarakat Indonesia melemah melalui banyaknya toko dan pusat perbelanjaan tutup.

Padahal, lanjutnya, berdasarkan data, penerimaan PPn tahun ini tumbuh mencapai 12,1 persen pada kuartal III tahun ini. Sementara itu, dua tahun lalu hanya sekitar 2,9 persen.

“PPn artinya apa sih? Artinya ada transaksi di situ, ada jual beli di situ,” mantan Wali Kota Solo ini menegaskan.

Ia menyatakan, saat ini merupakan bentuk normal baru (new normal). Pergeseran terjadi seperti konsumsi belanja offline menuju online dan angka komoditas yang tidak setinggi dulu di Indonesia dan banyak negara lainnya.


Pada 2011-2012, komoditas Indonesia mencapai 7 persen. Sementara sekarang sekitar 4,95 persen.

Pertumbuhan ekonomi dunia dulu mencapai 5 persen dan China bahkan sampai 12 persen. Tetapi sekarang rata-rata dunia hanya 3 persen dan China 6 persen.

“Ini perbedaan yang harus kita pahami agar dalam ambil kebijakan kita tidak salah karena angkanya berbeda. Banyak parameter, model bisnis baru,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini. (gir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER