Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan pembentukan holding migas terealisasi sebelum akhir tahun, menyusul tuntasnya pembentukan holding BUMN tambang.
"Setelah holding BUMN tambang terbentuk pada 29 November 2017, secepatnya menyusul pembentukan holding BUMN migas," kata Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, di Kantor Kementerian BUMN, mengutip ANTARA, Senin (4/12).
Menurut Harry, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina (Persero) sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sesuai dengan prosesnya, pembentukan holding harus melalui RPP," terang Harry.
Pertamina akan menjadi perusahaan induk (holding) BUMN migas yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk dan PT Pertagas, anak usaha Pertamina.
Harry yang juga Komisaris Utama PGN ini menambahkan, PGN sebagai perusahaan terbuka harus segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Ia menjelaskan, permintaan RUPSLB mengenai rencana bisnis BUMN ke depan oleh pemegang saham mayoritas adalah satu hal yang wajar.
"Sebagai perusahaan publik itu hal yang biasa. Sangat normal dan boleh setiap pemegang saham lebih dari 10 persen minta RUPSLB," imbuhnya.
Dari permintaan RUPSLB tersebut, Harry mengaku, akan berkoordinasi dengan direksi untuk mengadakan RUPSLB secepatnya. "Kami akan agendakan secepatnya, memang setelah lahir holding BUMN Tambang,” terang dia.
(bir)