Holding Migas Dikebut, Rini Minta PGN Gelar RUPSLB
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 04 Des 2017 11:53 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah membentuk holding pertambangan, kini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali 'ngebut' mengeksekusi pendirian holding BUMN Minyak dan Gas (Migas).
Hal itu tercermin dari beredarnya surat bernomor S-682/MBU/11/2017 pada 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Surat yang ditujukan kepada Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk itu berisi permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Hal yang menarik, di dalam surat itu juga disebutkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya digadang-gadang menjadi induk holding.
"Sehubungan dengan rencana pembentukan holding BUMN Migas serta dengan mempertimbangkan telah disampaikannya kepada Presiden Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan PMN ke dalam modal saham Pertamina, kami minta agar Saudara segera mempersiapkan dan melaksanakan RUPSLB," demikian tertulis dalam surat yang beredar, Senin (4/11).
Intinya, RUPSLB dimaksudkan agar perusahaan mengubah anggaran dasar perseroan lantaran akan melebur dengan Pertamina.
Ketika dimintai konfirmasi, Rini Soemarno enggan menanggapi perihal surat yang beredar. Ia bilang, hanya sempat memeriksa perkembangan persiapan holding Migas ke Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kemeterian BUMN Edwin Hidayat Abdullah.
“Saya hanya cek ke Edwin Abdullah, sudah belum. Sorry saya tidak ingat,” ujar Rini singkat di Bank Indonesia (BI), Senin (4/12).
Rini juga enggan memberi keterangan rinci mengenai RPP tentang penambahan PMN yang dikatakan telah melalui proses persetujuan Presiden Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, Rini mengungkapkan, pemerintah tetap berupaya mengejar target pembentukan holding BUMN migas pada kuartal I 2018 mendatang.
“Insya Allah (kuartal I 2018). Semua masih dalam proses. Semua masih dalam proses, masalah apanya dimana-mana belum tahu saya,” katanya.
Pada pekan lalu, holding BUMN sektor pertambangan telah resmi dibentuk dengan ditandai pelaksanaan RUPSLB PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Ketiga perusahaan itu menyetujui pelepasan status persero-nya dan pengalihan saham sebesar 65 persen dari masing-masing perusahaan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditunjuk pemerintah sebagai pimpinan holding BUMN pertambangan.
(lav/bir)
Hal itu tercermin dari beredarnya surat bernomor S-682/MBU/11/2017 pada 28 November 2018 yang ditandatangani oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Surat yang ditujukan kepada Direksi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk itu berisi permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Hal yang menarik, di dalam surat itu juga disebutkan penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke dalam modal saham PT Pertamina (Persero) yang sebelumnya digadang-gadang menjadi induk holding.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehubungan dengan rencana pembentukan holding BUMN Migas serta dengan mempertimbangkan telah disampaikannya kepada Presiden Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penambahan PMN ke dalam modal saham Pertamina, kami minta agar Saudara segera mempersiapkan dan melaksanakan RUPSLB," demikian tertulis dalam surat yang beredar, Senin (4/11).
Intinya, RUPSLB dimaksudkan agar perusahaan mengubah anggaran dasar perseroan lantaran akan melebur dengan Pertamina.
“Saya hanya cek ke Edwin Abdullah, sudah belum. Sorry saya tidak ingat,” ujar Rini singkat di Bank Indonesia (BI), Senin (4/12).
Rini juga enggan memberi keterangan rinci mengenai RPP tentang penambahan PMN yang dikatakan telah melalui proses persetujuan Presiden Presiden Joko Widodo.
Kendati demikian, Rini mengungkapkan, pemerintah tetap berupaya mengejar target pembentukan holding BUMN migas pada kuartal I 2018 mendatang.
“Insya Allah (kuartal I 2018). Semua masih dalam proses. Semua masih dalam proses, masalah apanya dimana-mana belum tahu saya,” katanya.
Pada pekan lalu, holding BUMN sektor pertambangan telah resmi dibentuk dengan ditandai pelaksanaan RUPSLB PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk.
Ketiga perusahaan itu menyetujui pelepasan status persero-nya dan pengalihan saham sebesar 65 persen dari masing-masing perusahaan kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang ditunjuk pemerintah sebagai pimpinan holding BUMN pertambangan.
Lihat juga:Belum Separuh Penduduk Papua Nikmati Listrik |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK