Penambahan 2 Stasiun Urung, Investasi LRT Ciut Jadi Rp29,9 T

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Selasa, 12/12/2017 13:27 WIB
Penambahan 2 Stasiun Urung, Investasi LRT Ciut Jadi Rp29,9 T Dua stasiun yang dikeluarkan dari rancangan anggaran proyek, yakni Cikoko dan Halim. Investasi dua stasiun ini diperkirakan Rp400 miliar. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perhubungan Budi Karya Samadi mengatakan, penambahan dua stasiun Light Rail Transit (LRT) Cikoko dan Halim, yang sebelumnya diusulkan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), urung terlaksana.

Akibatnya, anggaran proyek LRT Jabodebek bisa ditekan menjadi hanya Rp29,9 triliun dibandingkan proyeksi awal yang sebesar Rp31,8 triliun.

“Dua itu (penambahan stasiun LRT) dikeluarkan dulu, Cikoko dan Halim. Itu nilainya sebesar Rp400 miliar,” ujarnya ditemui CNNIndonesia.com, akhir pekan lalu.


Maklumlah, pembangunan LRT Jabodebek merupakan proyek perdana urunan antara negara (dibiayai APBN) dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sebagian kecil korporasi swasta. Proyek tersebut didorong efisien dan mengejar target pengoperasian pada 2019 mendatang.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) yang ditunjuk untuk melakukan studi kelayakan mengklaim skema pembiayaan yang diracik saat ini sudah ideal.

“Tadinya, dari KAI ingin menambah jumlah dua stasiun lagi untuk meningkatkan jumlah penumpang. Tapi, setelah itu, supaya biaya investasinya tidak terlalu besar, nanti saja penambahan stasiun dilakukan later on (menyusul),” kata Direktur Utama SMI Emma Sri Martini.

Dalam rapat finalisasi LRT Jabodebek, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B Panjaitan menuturkan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menjadi kontraktor proyek LRT dan KAI menjadi operator. Keduanya akan menerima penyertaan modal negara masing-masing Rp1,4 triliun dan Rp7,6 triliun.

Secara total, Adhi Karya akan berkontribusi sebesar Rp4,2 triliun untuk pembangunan LRT. Dengan PMN Rp1,4 triliun, artinya perusahaan kontraktor pelat merah ini tinggal mencari Rp2,8 triliun yang bisa diperoleh dari rights issue atau pinjaman.

Sementara, porsi pembiayaan oleh KAI Rp25,7 triliun. Dengan PMN Rp7,6 triliun, artinya KAI perlu mencari pendanaan Rp18,1 triliun. Rencananya, dana itu akan dipenuhi lewat kredit sindikasi tiga bank BUMN, dua bank swasta. (bir)