OJK Rangkul Kemendag, Kominfo, BI Sikapi Bitcoin Cs
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Kamis, 14 Des 2017 08:20 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku, tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Bank Indonesia (BI) guna menyikapi perdagangan mata uang virtual (crypthocurrency), seperti bitcoin.
Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi mengatakan, komunikasi tengah dijalin pihaknya dengan institusi-institusi tersebut guna membahas definisi dari produk mata uang virtual seperti bitcoin, apakah berbentuk komoditas, efek, atau aset digital. Adapun hal ini dilakukan untuk mencari kaitan aturan yang sesuai dengan jenis produk tersebut.
"Saat ini kami sedang bahas dengan Kemendag, apakah ini komoditas atau ini efek atau aset? Saat ini pembahasannya tengah sampai situ," ujar Fithri saat diskusi di kawasan Harmoni, Rabu (13/12).
Kendati begitu, dalam hal definisi sebagai digital aset di pasar modal, Fithri melihat, bitcoin berbeda dengan instrumen saham. Sebab, biasanya pemilik saham tetap memiliki kepastian keuntungan pada saham yang dimilikinya, yaitu dengan adanya dividen yang dibagikan, sembari pemilik saham melihat kinerja naik turunnya harga saham.
"Jadi ada kepastian kepada yang punya saham. Kalau ini kan tidak, ini yang masih kami pelajari," katanya.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa sejauh ini komunikasi tersebut belum memunculkan satu kepastian sikap terhadap mata uang virtual tersebut. Namun, Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin maupun mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran. Pasalnya, alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya rupiah.
Lebih lanjut, Fithri belum bisa memastikan apakah nantinya akan ada satu produk hukum baru yang khusus mengatur soal bitcoin ini. Namun, menurutnya bila ada produk hukum baru, tentu akan dikeluarkan oleh salah satu institusi. "Kalau kami memunculkan hukum baru, nanti ada sponsornya, misalnya (aturan) OJK, BI, Kominfo, atau Kemendag," imbuhnya.
Hanya saja, ia memastikan bahwa aturan ini nantinya akan sangat fokus memberikan perlindungan kepada konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini, ia belum mendapat pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait perdagangan bitcoin cs. "Belum ada (pelaporan). Nanti saya cek lagi ke bidang pengaduan," pungkasnya. (agi)
Direktur Inovasi Keuangan Digital OJK Fithri Hadi mengatakan, komunikasi tengah dijalin pihaknya dengan institusi-institusi tersebut guna membahas definisi dari produk mata uang virtual seperti bitcoin, apakah berbentuk komoditas, efek, atau aset digital. Adapun hal ini dilakukan untuk mencari kaitan aturan yang sesuai dengan jenis produk tersebut.
"Saat ini kami sedang bahas dengan Kemendag, apakah ini komoditas atau ini efek atau aset? Saat ini pembahasannya tengah sampai situ," ujar Fithri saat diskusi di kawasan Harmoni, Rabu (13/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi ada kepastian kepada yang punya saham. Kalau ini kan tidak, ini yang masih kami pelajari," katanya.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa sejauh ini komunikasi tersebut belum memunculkan satu kepastian sikap terhadap mata uang virtual tersebut. Namun, Bank Indonesia telah melarang penggunaan bitcoin maupun mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran. Pasalnya, alat pembayaran yang sah di Indonesia hanya rupiah.
Lebih lanjut, Fithri belum bisa memastikan apakah nantinya akan ada satu produk hukum baru yang khusus mengatur soal bitcoin ini. Namun, menurutnya bila ada produk hukum baru, tentu akan dikeluarkan oleh salah satu institusi. "Kalau kami memunculkan hukum baru, nanti ada sponsornya, misalnya (aturan) OJK, BI, Kominfo, atau Kemendag," imbuhnya.
Hanya saja, ia memastikan bahwa aturan ini nantinya akan sangat fokus memberikan perlindungan kepada konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini, ia belum mendapat pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait perdagangan bitcoin cs. "Belum ada (pelaporan). Nanti saya cek lagi ke bidang pengaduan," pungkasnya. (agi)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK