Per 8 Desember, Bea Cukai Tindak 22 Ribu Aksi Pelanggaran

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 18/12/2017 19:01 WIB
Per 8 Desember, Bea Cukai Tindak 22 Ribu Aksi Pelanggaran Kepala Seksi Hubungan Masyarakat DJBC Devid Yohanis Muhammad. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Semarang, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah melakukan 22.978 penindakan per 8 Desember 2017. Angka itu melonjak 54,32 persen dari realisasi hingga akhir tahun lalu, 14.890 penindakan.

"Hal ini menunjukkan komitmen Bea dan Cukai untuk melakukan penindakan," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi saat berbincang dengan awak media di Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Tengah dan DIY, Semarang, Senin (18/12).

Heru merinci, porsi penindakan terbesar berasal dari kegiatan impor dengan 18.760 penindakan atau 81,64 persen dari total penindakan. Kemudian, penindakan terkait Cukai Hasil Tembakau mengekor sebesar 3.751 penindakan, cukai minuman mengandung etil alkohol 1.087 penindakan, fasilitas 309 penindakan, dan ekspor 209 penindakan.

Terkait penindakan impor, Heru mengungkapkan saat ini DJBC memperketat pengawasan di jalur-jalur penyelundupan seperti daerah di pesisir timur Sumatera dan perbatasan Kalimantan. Selain itu, pengawasan di pelabuhan besar juga tetap dilakukan.


Heru menyebutkan, salah satu strategi yang dilakukan penyelundup adalah menggunakan kapal super cepat (HSC) dengan memodifikasi speed boat hingga kecepatannya mencapai 60 knot.

Guna mengantisipasi hal tersebut, DJBC melakukan patroli di daerah perbatasan. Selain itu, DJBC juga melakukan aksi penangkapan di gudang penimbunan.

Hingga 30 November 2017, DJBC juga melakukan 261 penindakan terhadap 2,08 ton narkotika, psikotropika, dan prekusor. Jumlah itu turun dari tahun lalu yang sebesar 288 penindakan terhadap 2,49 ton narkotika dan obat-obatan terlarang.

Berdasarkan data DJBC, sambung Heru, tahun ini terdapat peralihan modus operandi penyelundup narkotika yaitu dari yang didominasi penyembunyian badan pada tahun lalu menjadi melalui layanan pos/ perusahaan jasa titipan. Hal ini tak lepas dari semakin ketatnya pengawasan DJBC di bandara maupun pelabuhan.

Kepala Seksi Hubungan Masyarakat DJBC Devid Yohanis Muhammad menambahkan, maraknya pengiriman narkotika melalui pos/ perusahaan jasa titipan (PJT) salah satunya disebabkan oleh adanya persepsi bawah DJBC lengah dalam pengawasan.

Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan masuknya barang haram tersebut. Mulai dari kepolisian dan Badan Narkotika Nasional dalam negeri hingga aparat penegak hukum dan badan cukai negara lain.

"Bea cukai dari China, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Australia sering memberikan informasi baik kepada bea dan cukai maupun aparat kepolisian," jelas Devid.

Selain itu, pihaknya juga berkoordinasi dengan perusahaan pengiriman barang untuk mencegah pengiriman barang yang dicurigai berdasarkan hasil pemeriksaan x-ray.

"Mereka (pos/PJT) juga melakukan pengecekan terhadap pengirim di sana. Kadang-kadang kami menerima informasi dari mereka," ujarnya. (lav/lav)