Menkeu Bertekad Pertahankan Juara Keterbukaan Publik
Antara & Setyo Aji Harjanto | CNN Indonesia
Jumat, 22 Des 2017 01:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan terus konsisten untuk terbuka kepada masyarakat. Ia pun bertekan mempertahankan peringkat pertama Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 untuk kategori kementerian dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP RI).
Hal itu terkait Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2018 yang dimenangkan Kemenkeu, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (21/12).
"Kita coba terus, pokoknya kita tanya menilai bagaimana, wong enggak ada informasi yang kita tutupi, jadi kita merasa bahwa itu maksimal yang akan kita lakukan," kata dia, seusai acara tersebut.
Sementara itu, peringkat dua dan tiga Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017 Kategori Badan Publik Kementerian, diraih oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan. Penyerahan anugerah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menurut Sri Mulyani, perolehan peringkat pertama untuk keterbukaan informasi publik merupakan suatu semangat yang terus ditumbuhkan karena tugas utama Kemenkeu adalah mengelola keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat dan menjadi aset negara untuk digunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat.
"Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya memang kita lakukan sebagai kementerian," kata dia.
Menurut Sri, keterbukaan informasi adalah keharusan bagi Kemenkeu. Sebab, posisinya sebagai bendahara negara membuat pihaknya mesti bertanggung jawab terhadap keuangan negara.
"Uang yang dikumpulkan dari rakyat menjadi aset milik negara dan seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya," tutur dia.
Selain keterbukaan informasi dan transparansi, Kemenkeu juga akan berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Edukasi dan pemahaman publik mengenai APBN dan keuangan negara, karena ini adalah penting sekali apa yang kita lakukan di dalam keuangan negara akan sangat menentukan masyarakat kita hari ini dan ke depan," terang Sri, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Di tempat yang sama, Ketua Komite Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono menyatakan, partisipasi badan publik dalam upaya monitering dan evaluasi untuk mengukur keterbukaan informasi menurun pada tahun ini.
"Dari 397 badan publik yang dilakukan self-assesment questioner, hanya 159 yang mengembalikan, atau 39,29 persen," ungkapnya, saat pidato pembukaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 di Jakarta, itu.
(lav/arh)
Hal itu terkait Anugerah Keterbukaan Informasi Publik pada 2018 yang dimenangkan Kemenkeu, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Kamis (21/12).
"Kita coba terus, pokoknya kita tanya menilai bagaimana, wong enggak ada informasi yang kita tutupi, jadi kita merasa bahwa itu maksimal yang akan kita lakukan," kata dia, seusai acara tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Sri Mulyani, perolehan peringkat pertama untuk keterbukaan informasi publik merupakan suatu semangat yang terus ditumbuhkan karena tugas utama Kemenkeu adalah mengelola keuangan negara yang dikumpulkan dari uang rakyat dan menjadi aset negara untuk digunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat.
Menurut Sri, keterbukaan informasi adalah keharusan bagi Kemenkeu. Sebab, posisinya sebagai bendahara negara membuat pihaknya mesti bertanggung jawab terhadap keuangan negara.
"Uang yang dikumpulkan dari rakyat menjadi aset milik negara dan seharusnya digunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Jadi keterbukaan, transparansi, dan informasi yang detail itu adalah sesuatu yang seharusnya," tutur dia.
Selain keterbukaan informasi dan transparansi, Kemenkeu juga akan berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Edukasi dan pemahaman publik mengenai APBN dan keuangan negara, karena ini adalah penting sekali apa yang kita lakukan di dalam keuangan negara akan sangat menentukan masyarakat kita hari ini dan ke depan," terang Sri, yang juga mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.
Di tempat yang sama, Ketua Komite Informasi Pusat (KIP) Tulus Subardjono menyatakan, partisipasi badan publik dalam upaya monitering dan evaluasi untuk mengukur keterbukaan informasi menurun pada tahun ini.
"Dari 397 badan publik yang dilakukan self-assesment questioner, hanya 159 yang mengembalikan, atau 39,29 persen," ungkapnya, saat pidato pembukaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2017 di Jakarta, itu.
Lihat juga:Pesan Sri Mulyani untuk Komandan Pajak Baru |
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK