Mulai Tahun Depan, LMAN akan Kelola Aset Hulu Migas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan mengelola aset-aset hulu migas milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah diserahkan ke pemerintah dan berstatus Barang Milik Negara (BMN) mulai tahun depan.

Tujuannya, agar aset-aset tersebut bisa menghasilkan nilai tambah dan tidak mangkrak.

Direktur LMAN Rahayu Puspasari mengatakan, aset hulu migas memiliki nilai investasi yang sangat besar. Hanya saja, ketika selesai beroperasi, aset-aset ini menimbulkan permasalahan baru, yakni tidak bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi lainnya.

Lihat juga: Belanja Kementerian PUPR Tembus Rp81,4 Triliun

“Ketika dikasih ke pemerintah, aset-aset ini sifatnya mangkrak. LMAN diposisiskan untuk meningkatkan nilai dan mengolah kembali aset tersebut. Meningkatkan value yang mangkrak itu,” jelas Rahayu, Rabu (27/12).

Untuk tahap awal, aset KKKS yang akan dimandatkan ke LMAN di tahun depan adalah aset bekas PT Pertamina EP. Adapun, nilai aset ini sebelum depresiasi tercatat di angka Rp16,2 triliun yang berupa tanah kosong, bangunan, hingga peralatan hulu migas yang tersebar di Aceh, Jambi, Riau, dan Sumatera Selatan.

Ia melanjutkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu sebetulnya sudah menawarkan beberapa aset hulu migas dari KKKS lain yang bisa dikelola LMAN. Namun, sejauh ini, instansinya masih belum mendapatkan penjelasan detail dari Kemenkeu.

“Sekarang yang baru jelas hanya eks Pertamina EP saja. Terakhir angkanya Rp16,2 triliun, kebanyakan di peralatan migas seperti rig, platform, dan lain-lain,” ungkapnya.

Oleh karena berbentuk aset hulu migas, ia pun mengakui bahwa barang bekas KKKS ini kurang memiliki nilai komersial. Maka, LMAN berharap pemerintah bisa menggunakan aset-aset hulu migas ini untuk fasilitas umum atau fasilitas sosial.

Rahayu mencontohkan, tanah kosong bekas KKKS yang terletak di pedalaman hutan bisa digunakan untuk bendungan. Apalagi, tak ada kriteria khusus terkait lokasi dan jenis tanah ketika bendungan tersebut dibangun.

“Tanah KKKS akan diserahkan ke LMAN tapi asetnya ga comercialized. Ini sebenarnya solusi agenda pemerintah yang lain, sehingga kami ingin dorong untuk fasum dan fasos di mana kajiannya bisa dimulai dari KKKS ini,” pungkas Rahayu.

Lihat juga: Sri Mulyani Harapkan OKE OCE Tak Sekadar Jumlah Pengusaha

Hingga akhir tahun ini, LMAN telah mengelola aset berupa kilang gas alam cair di Bontang dan Arun dengan nilai masing-masing Rp16,03 triliun dan Rp11,05 triliun, properti berupa ruko, gedung, apartemen, dan tanah senilai Rp1,61 triliun, serta tanah yang digunakan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar Rp11,8 triliun. (lav)