Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mempersilahkan PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) untuk memarkirkan duitnya dalam proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta. Dengan catatan, perusahaan benar-benar memiliki uang yang dijanjikan.
Pemerintah, kata Luhut, sangat membuka diri dengan pihak swasta untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, guna mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya tidak tahu. Tapi, kalau memang dia bawa uang sebesar itu, ya silahkan saja,” ujarnya ditemui di kantornya, Senin (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku telah bertemu dengan manajemen Ratu Prabu. Dalam pertemuannya, emiten lapis dua tersebut menyatakan minatnya ikut membangun LRT. Tidak cuma itu, menurut Sandi, Ratu Prabu siap menanamkan modal US$25 miliar atau setara Rp337,5 triliun (kurs dolar Rp13.500) dengan jalur sepanjang 200-400 kilometer.
Hal itu dibenarkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Ia bahkan mendengar ketertarikan Ratu Prabu terhadap proyek LRT sejak setahun lalu. Namun demikian, Luhut mengaku, hanya mendengar sekilas mengenai niat perusahaan itu. Ia juga bilang, belum pernah bertemu atau melihat proposal investasi LRT milik Ratu Prabu.
Yang pasti, Luhut menegaskan, pemerintah membuka kesempatan bagi pihak swasta dengan tiga syarat.
Pertama, teknologi yang digunakan harus ramah lingkungan. Nah, setelah teknologi itu diimplementasikan, ia berharap, terajdi transfer teknologi kepada Indonesia.
“Teknologi itu harus ada, entah dari langit, surga, neraka, supaya jelas. Dan jangan sedikit-sedikit 'oh teknologinya impor', tapi kalau teknologinya bagus, ya kenapa tidak?” imbuhnya.
Kedua, yakni memperbanyak tenaga kerja Indonesia. Untuk itu, ia berharap investor yang mau menanamkan proyek padat modal di Indonesia harus membangun pelatihan khusus bagi tenaga kerja Indonesia.
Soalnya, ia menilai, selama ini, pendidikan vokasi di Indonesia masih dianggap kurang berkualitas. Buktinya, saat ini, banyak Sekolah Menengah kejuruan (SMK) yang dianggap masih tidak siap dengan kebutuhan pekerjaan saat ini.
“Dan dalam jangka waktu pendek, mereka (investor) boleh menggunakan tenaga kerja luar. Tapi, sepanjang masa-masa itu, mereka harus membuat training (pelatihan) bagi pekerja Indonesia,” imbuh dia.
Ketiga, Luhut melanjutkan, investasi ini harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Jika ada investasi di pertambangan nikel, contohnya, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi itu juga harus bergerak ke baja anti karat (stainless steel) dan carbon steel.
“Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat nilai tambah hasil industri Indonesia,” pungkasnya.
(bir)