Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membenarkan bahwa PT Ratu Prabu Energi Tbk (ARTI) berminat menggarap Light Rail Transit (LRT) Jakarta. Hal itu disampaikan setelah manajemen Ratu Prabu melakukan pertemuan dengan Sandi, akhir pekan lalu.
Menurut Sandi, Ratu Prabu berniat menanamkan modal senilai US$25 miliar atau setara Rp337,5 triliun (kurs dolar Rp13.500) untuk proyek pembangunan kereta ringan dengan jalur sepanjang 200-400 kilometer (KM).
“Kemarin, Ratu Prabu datang dan menawarkan investasi LRT, jumlahnya besar sekali,” ujar Sandi di kawasan Balai Kota, Jakarta, Senin (8/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menjelaskan, konsep kerja sama yang ditawarkan oleh perusahaan ini adalah full business dan akan melibatkan investor asing dari tiga negara, yakni Korea, China dan Jepang.
Jalurnya, sambung dia, kemungkinan tidak hanya di kawasan Jakarta. Dengan panjang hingga kurang lebih 400 KM, kemungkinan jalur LRT-nya akan sampai ke kawasan BSD City.
Sandi mengaku gembira dengan usulan dan ajakan kerja sama Ratu Prabu. Meskipun, perusahaan ini sebenarnya bukan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, tetapi manajemen perusahaan telah menunjukan kajian studi dari hasil penelitian selama dua tahun terkait pembangunam proyek LRT Jakarta.
“Terus terang, kami sangat gembira. Karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di Jakarta dan mereka sudah berkoordinasi dengan BPTJ dan Kementerian Perhubungan. Bahkan, sudah tunjukkan kajian studinya,” tutur dia.
Saat lari pagi bersama Menteri BUMN Rini Sumarno pagi ini, Sandi menyampaikan skema kerja sama yang ditawarkan oleh Ratu Prabu untuk membangun LRT Jakarta. Mendengar itu, Rini, Sandi menyampaikan, tampak sangat antusias dan menyetujui usulan tersebut.
Bahkan, Rini sempat mengingatkan agar Pemerintah Provinsi melihat dan mengkaji dulu usulan tersebut. "Tadi, kata Bu Menteri antusias juga. Dia bahkan bilang kalau ada pihak swasta mau bangun pakai dana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah, kami tetap harus kaji. Dan seandainya itu betul-betul visible, sangat memungkinkan, itu harus kami dorong dan dipercepat. Jadi, sama pandangannya sama kami," terang Sandi.
Disinggung mengenai kajian yang dilakukan oleh Ratu Prabu yang disebut dilakukan selama dua tahun terakhir, Sandi mengaku, telah melihat dan membacanya secara langsung.
Namun, untuk saat ini kajian tersebut tak bisa dibuka kepada publik. Bahkan, manajemen Prabu menolak dengan halus saat Sandi meminta hasil kajian itu ditinggalkan di kantornya untuk dipelajari lebih lanjut.
“Saya sudah baca dan lihat hasil kajian studinya, sangat bagus. Tapi, memang waktu saya minta ditinggalkan mereka tolak, tapi enggak apa, itu kan aturan perusahaan memang begitu, masih belum dibuka ke publik, saya hargai,” katanya.
Menhub Tolak Komentari Nilai Investasi 'Raksasa' Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyarankan, investor yang tertarik menanamkan modalnya pada jalur LRT untuk mengambil jalur menuju dan ke Bandara Soekarno-Hatta.
Toh, secara ekonomi, jalur bandara lebih potensial.
"Saya mengusulkan ada beberapa jalur yang sangat potensial, terutama menuju Bandara Soekarno-Hatta, baik itu dari Halim menuju Soetta maupun daerah-daerah selatan dari 'MRT' diteruskan ke BSD dan Alam Sutera, pasti merupakan jalur-jalur ekonomis di situ," tutur Budi, mengutip Antara.
Terkait minat berinvestasi Ratu Prabu, Budi Karya mengaku menyambut baik. Toh, APBN tidak sepenuhnya bisa menutup seluruh biaya proyek infrastruktur. “Ratu Prabu sejak setahun lalu sudah menyampaikan minat pada kami. Dan, kami sampaikan menyambut baik,” imbuhnya.
Namun, Ia mengatakan akan melakukan studi terlebih dahulu terhadap para calon penanam modal terkait rekam jejaknya selama ini melalui penyerahan proposal dan
beauty contest.
"Tentunya, Ratu Prabu ada kewajiban untuk menggandeng operator baik dalam maupun luar negeri. Pada dasarnya pemerintah membuka selebar-lebarnya, kami harus sepakat jangan sampai ini menjadi boomerang," ucapnya.
Terkait aturan, Budi menegaskan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menyederhanakan ketentuan investasi. Sehingga, investor lebih leluasa untuk masuk dalam pembangunan proyek infratstruktur.
"Peraturan Menteri tentu tidak boleh menjadi halangan bagi investasi yang ada di Indonesia. Apabila ada aturan yang tidak memungkinkan, kita bahas. Saya pikir, bisa dilaksanakan asalkan dengan tata kelola yang baik," terang Budi Karya.
Adapun terkait nilai investasi yang mencapai Rp400 triliun, Menhub mengaku tidak mau berkomentar.
"Saya tidak mau berkomentar tentang besaran (investasi), LRT Jabodebek itu Rp29 triliun. Berarti, itu 13 kali lipatnya. Kami inginnya, dilakukan bertahap karena ada porsinya, tidak seperti sebelumnya nanti kan repot," pungkasnya.
(bir)