Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, data ini merupakan hasil rekapitulasi terbaru antara penerimaan dan belanja pemerintah sampai Jumat kemarin (12/1).
Ia bilang, menurunnya angka defisit lantaran ada kenaikan penerimaan dari pos pajak sampai pertengahan Januari ini dari posisi terakhir pada Desember 2017. Di saat yang bersamaan, jumlah anggaran yang dibelanjakan pemerintah ternyata menurun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Secara rinci, Ani menjabarkan, angka defisit ini berasal dari total penerimaan negara yang mencapai Rp1.666,3 triliun atau sekitar 95,97 persen dari target senilai Rp1.736,1 triliun. Lalu, penerimaan ini dikurangi belanja negara yang mencapai Rp1.998,5 triliun atau 93,68 persen dari target Rp2.133,3 triliun.
Penerimaan terdiri dari empat pos, yaitu penerimaan pajak, bea dan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta pendapatan hibah.
Sedangkan dari pos belanja, terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.256,5 triliun atau 91,91 persen dari Rp1.367 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp742 triliun atau 96,82 persen dari target Rp766,3 triliun.
Sementara dari sisi pembiayaan tercatat, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp419,3 triliun atau hanya sekitar 90,89 persen dari estimasi pengambilan utang semula sebesar Rp461,3 triliun.
Lalu, ada pula sumbangan dari pinjaman sebesar Rp1,9 triliun dan pembiayaan lainnya Rp400 miliar. Dari seluruh APBNP 2017, pemerintah mencatat, masih memiliki kelebihan pembiayaan anggaran sebesar Rp28,7 triliun.
Secara keseluruhan, Ani bilang, defisit ini masih lebih kecil dibandingkan estimasi awal pemerintah dalam APBNP 2017, yaitu di kisaran 2,67 persen hingga 2,92 persen dari PDB.
Namun, ia bilang, posisi ini masih bisa bergerak lebih lebar setelah seluruh rekapitulasi penerimaan dan belanja selesai disinkronkan. Hanya saja, ia berharap, pelebarannya mentok di kisaran 2,5 persen dari PDB.
"Diharapkan mampu menekan defisit APBNP 2017 dari yang ditetapkan sebesar 2,92 persen terhadap PDB menjadi pada kisaran 2,57 persen terhadap PDB," katanya. (lav)