Pengembang Minta Insentif ke Anies Bangun Rumah DP Nol Rupiah

Mesha Mediani, CNN Indonesia | Kamis, 18/01/2018 18:13 WIB
Pengembang Minta Insentif ke Anies Bangun Rumah DP Nol Rupiah Real Estate Indonesia, asosiasi pengembang perumahan, meminta insentif kepada pemerintah provinsi untuk membangun rumah DP nol rupiah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 21 perusahaan pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta menyatakan dukungannya terhadap program rumah nol rupiah pemerintahan Gubernur Anies Baswedan. Program ini menciptakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

Namun, Ketua REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan bahwa pemerintah provinsi juga perlu berkontribusi untuk memudahkan kerja pengembang dalam menciptakan hunian terjangkau tersebut. Ia menyebut, antara lain memudahkan dan mempersingkat proses izin pembangunan yang dilakukan.

“Sekarang ini kan banyak sekali urutannya dan lama. Jumlahnya dikurangi dan waktunya dipersingkat lah,” ujarnya di Balai Kota, Kamis (18/1).


Tak cuma itu, Amran juga meminta pemerintah provinsi meringankan biaya pelampauan koefisien lantai bangunan (KLB). Ia menilai, selama ini, pelaku usaha keberatan dengan KLB.

“Tadi, minta keringanan. Misalnya, biaya pelampauan KLB diringankan atau mungkin dihapus. Tetapi, kami komitmen dan tanda tangan untuk bantu program bapak (gubernur),” imbuh dia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, pembangunan rumah dengan uang muka nol rupiah bukan lah proyek cari untung. Karenanya, pelaku usaha membutuhkan insentif.

"Bahasa sederhananya, kalau kami terus melaksanakan proyek nggak ada untungnya, mati dong? Seribu karyawan mau digaji darimana kalau selalu bangun Rp300 juta dan jual Rp300 juta?" tuturnya.

Nah, untuk mewujudkan rumah murah dengan DP nol rupiah, REI mengusulkan agar pemerintah provinsi menggandeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang masih memiliki lahan kosong untuk bisa ikut membangun hunian vertikal berkonsep transit oriented development (TOD).

Sehingga, sambung Amran, rumah susun sederhana milik (rusunami) untuk masyarakat bisa hadir di tengah-tengah kota.

"Bisa, sepanjang pemerintah mau mengalokasikan lahan-lahan TOD. Lahan TOD kan sudah dipahami ya, cuma ada pembahasan sendiri," kata Amran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyadari keluhan para pelaku usaha. Ia sendiri menyampaikan hal itu di hadapan Founder and Chairman Ciputra Group, Ciputra.

"Tadi pak Ci (CIputra) sampaikan perlu insentif. Kami akan pikirkan insentifnya seperti apa, pak. Mungkin KLB, mungkin juga kemudahan perizinan," terang Sandi.

Hal ini untuk menutupi kebutuhan rumah (backlog) dengan harga terjangkau di ibu kota yang mencapai 300 ribu unit. (bir)