Jokowi Dorong Pembiayaan Alternatif Ongkosi Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencari pembiayaan alternatif demi mengongkosi proyek-proyek infrastruktur nasional. Dengan demikian, pembiayaan infrastruktur tidak membebani kantong negara.

Selain itu, Jokowi menginginkan agar Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk kepentingan masyarakat.

“BUMN, BUMD, perbankan pusat dan daerah agar mencari model-model pembiayaan alternatif, pembiayaan kreatif terutama untuk infrastruktur. Jangan monoton terus, masih banyak model yang bisa kita pakai,” ujarnya, Kamis (18/1) malam.

Lihat juga: Bappenas Sebut Proyek Infrastruktur Melambat Usai Orde Baru

Tak lupa ia menyebut beberapa alternatif pembiayaan oleh BUMN yang telah dilakukan sejauh ini, seperti sekuritisasi dan surat utang berbentuk rupiah terbitan BUMN yang dicatatkan di luar negeri atau biasa disebut Global Bond.

BUMN juga diharapkan mendapatkan pendanaan melalui Limited Concession Scheme (LCS) dalam waktu dekat. Sekadar informasi, di dalam skema LCS, nantinya investor swasta bisa mengelola aset BUMN dalam jangku waktu tertentu.

Nantinya, sang investor harus membayar uang muka dalam jumlah besar (upfront cash) di awal kerja sama sebagai ‘pendapatan diterima di muka’ bagi BUMN. Dana tersebut bisa digunakan BUMN untuk mengembangkan infrastruktur lain yang masih baru (greenfield project).

“Dan Limited Concession Scheme ini akan kami coba. Selain itu, di daerah, kami ingin agar gubernur bisa menerbitkan obigasi daerah demi membangun infrastruktur produktif,” jelas Jokowi.

Lihat juga: Pemerintah Sebut Dana Desa Bisa Kerek Konsumsi Rp90 Triliun

Ia melanjutkan, BUMN disebutnya juga perlu cekatan dalam mencari pendanaan di pasar modal, mengingat pasar modal dianggap cukup moncer pada awal tahun. Ia mencontohkan, salah satu sentimen positifnya berasal dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus mencatat rekor. 

Belakangan, IHSG bahkan kembali mencetak rekor di level 6.472. “BUMN perlu masuk lebih banyak ke pasar modal, karena pasar modal sedang bagus-bagusnya,” pungkas dia.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur sebesar Rp4.769 triliun selama lima tahun pada periode 2014 hingga 2019. Hanya saja, APBN cuma mampu menopang 41,3 persen atau Rp1.951,3 triliun dari jumlah angka tersebut. (bir)