Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan rasio ketersediaan infrastruktur di kisaran 40 persen-45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 2019 mendatang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang P S Brodjonegoro bilang, saat ini, stok infrastruktur Indonesia hanya 38 persen terhadap PDB. Capaian ini jauh tertinggal dari standar global, yakni 70 persen terhadap PDB.
"Sebenarnya, kami ingin mendekati tingkat sebelum krisis 1998, yaitu 49 persen, tapi kami tidak begitu ambisius. Jadi, sampai 2019 di sekitar 40-45 persen. Itu sudah bagus karena ada pula infrastruktur yang harus diperbaiki," terang Bambang saat konferensi pers di perhelatan PINA Day 2018, Kamis (18/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia berharap, dengan target yang lebih tinggi, kontribusi pembangunan proyek infrastruktur ke pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Adapun pada tahun ini, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
"Mungkin, secara nilai (proyek saat ini) besar karena PDB juga bertambah, tapi kami mau stok infrastrukturnya meningkat agar perekonomian bisa berkesinambungan. Karena perekonomian kurang tinggi ya karena infrastrukturnya kurang," katanya.
Karenanya, pemerintah terus berupaya menciptakan instrumen investasi baru agar bisa mendanai proyek infrastruktur. Salah satu instrumen yang telah dikeluarkan, yaitu Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).
Instrumen ini dikoordinasikan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah komando Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Dengan demikian, proyek yang telah masuk daftar PSN lebih cepat dalam mendapatkan pendanaan.
Berdasarkan data Bappenas, ada sekitar 34 proyek dengan nilai Rp348,2 triliun yang ditawarkan ke investor, baik dalam maupun luar negeri dengan skema PINA. Namun, sampai saat ini baru sekitar 18 proyek PINA saja yang telah mendapatkan suntikan investasi dan berjalan.
(bir)