Kebijakan Impor Daging Kerbau 100 Ribu Ton jadi Sorotan

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Senin, 22/01/2018 12:02 WIB
Kebijakan Impor Daging Kerbau 100 Ribu Ton jadi Sorotan Setelah beras dan garam, giliran kebijakan impor daging kerbau jadi sorotan. Pelaku usaha peternak sapi dan kerbau mengkritisi rencana pemerintah itu. (CNN Indonesia/Abraham Utama).
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah kebijakan impor beras dan garam, kini giliran kebijakan impor daging kerbau jadi sorotan. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian, meninjau niat impor daging kerbau sebanyak 100 ribu ton dari India.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PPSKI Teguh Boediyana menyatakan penolakannya terhadap rencana pemerintah mengimpor daging kerbau. Alasannya, kebijakan tersebut kontradiktif dengan target swasembada daging yang dicanangkan tercapai pada 2024 mendatang.

“PPSKI menyatakan dengan keras menolak rencana pemerintah tersebut (impor daging kerbau). Telah terbukti bahwa kebijakan impor daging kerbau bagi peternak rakyat di tahun lalu, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” ujarnya, mengutip Antara, Senin (22/1).



Ia menuturkan apabila daging sapi lokal terlalu mahal, lantaran kegagalan pemerintah mewujudkan Program Swasembada Daging Sapi pada 2010 lalu yang dilanjutkan dengan kegagalan program serupa empat tahun setelahnya.

Implikasinya, sebanyak 50 persen pemenuhan daging sapi atawa berkisar 250 ribu ton terpaksa berasal dari impor. “Karena harus impor, harga daging dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar dan harga daging internasional,” imbuh Teguh.

Ia mencontohkan, jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berkisar dibawah Rp12 ribu, maka harga daging hampir dapat dipastikan dibawah Rp80 ribu per kilogram (Kg).

Bahkan, pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang jumlahnya lebih dari Rp18 triliun sejak era Menteri Pertanian Anton Apriantono tidak efektif untuk mewujudkan program swasembada daging sapi.


Selain itu, sambung dia, kebijakan impor daging ruminansia dari negara atau zona yang belum bebas Penyakit Mulut dan Kuku bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila kebijakan impor daging kerbau dengan alasan harga murah, kebijakan tersebut harus diterapkan pula untuk komoditas pertanian lain, seperti beras dan jagung yang harganya lebih murah dibandingkan dengan produksi dalam negeri," terang Teguh.

Oleh karena itu, DPP PPSKI mengimbau pemerintah untuk meninjau kembali rencana importasi daging kerbau yang dinilai sangat distorsif pada peternakan sapi lokal. (Antara/bir)