Tiga Daerah Suarakan Penolakan Impor Beras

Christine Novita Nababan, CNN Indonesia | Jumat, 19/01/2018 11:44 WIB
Tiga Daerah Suarakan Penolakan Impor Beras Sedikitnya tiga daerah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah mengimpor beras. Yakni, Aceh Barat, Kulon Progo, dan Lebak. (Ilustrasi/ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho).
Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya tiga daerah menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras guna memenuhi kebutuhan pasokan beras di dalam negeri. Tiga daerah tersebut, yakni Aceh Barat, Kulon Progo-Yogyakarta dan Lebak-Banten.

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menerbitkan izin impor beras sebanyak 500 ribu ton kepada Perum Bulog, setelah menuai polemik sebelumnya kebijakan impor dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).

Adapun, izin impor diberikan dalam upaya pemerintah menyeret turun harga komoditas beras yang belakangan ini melambung karena pasokannya disebut-sebut terbatas. Impor akan dilakukan dari Vietnam dan Thailand. Rencananya, masuk pertengahan Februari nanti.


“Saya menolak impor beras. Itu ujung-ujungnya kan untuk raskin atau rastra. Uang pemerintah akhirnya mengalir ke pengusaha tertentu saja. Kabupaten Aceh Barat tidak pernah putus beras,” ujar Bupati Aceh Barat H Ramli MS, Jumat (19/1).

Penolakan senada juga disampaikan oleh Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dan kelompok tani di Lebak-Banten. Menghimpun Antara, mereka sepakat impor beras hanya akan menekan harga beras jatuh lebih dalam lagi di pasaran.

“Kami, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah jelas menolak beras impor masuk ke sini lewat operasi pasar beras. Ingat, operasi pasar beras jangan menggunakan beras impor,” tegas dia.

Ia mengungkapkan, produksi gabah kering panen (GKP) di Kulon Progo rata-rata sekitar 125 ribu ton dengan serapan untuk pemenuhan lokal mencapai 80 ribu ton.
 
Lagipula, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menandatangani nota kesepahaman bersama bahwa Perum Bulog akan membeli beras petani melalui gabungan kelompok tani.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Istimewa Yogyakarta Tri Saktiyana juga bilang, provinsinya tidak serta merta menerima pasokan beras impor sebelum ada kepastian terkait kebutuhan yang mendesak dari konsumen setempat.

“Kami akan menentukan perlu atau tidak tambahan beras dari luar. Baru lah kami kaji kapan dan berapa angkanya,” tutur Tri.

Disperindag Yogyakarta memastikan akan memprioritaskan pengendalian harga beras dengan menggandeng Bulog setempat. “Kami akan lihat apa ada gejolak harga beras signifikan di pasar lokal,” katanya.

Sementara itu, dari Lebak-Banten, sejumlah kelompok tani turut menolak beras impor karena kekhawatiran harga gabah rontok di pasaran. “Kami prediksikan, Februari tiba panen raya di berbagai daerah,” imbuh Ruhyana, Ketua Kelompok Tani Sukabungah, Desa Tambakbaya.

Saat ini, ia melanjutkan, persediaan beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih cukup hingga dua bulan ke depan. Apalagi, Lebak juga tengah memasuki musim panen.

Karenanya, Ruhyana mendesak agar Kementerian Perdagangan tidak mendatangkan beras impor. Kenaikan harga beras berbagai jenis di pasaran yang menyentuh Rp500 hingga Rp1.500 per kilogram dinilai masih wajar. (Antara/bir)