Impor Barang Dibatasi, Kasus Mainan Impor SNI Jangan Terulang

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut penyederhanaan jumlah impor barang dilarang atau terbatas akan berlaku pada 1 Februari 2018 nanti. Diharapkan, penyederhanaan ini dapat mengurangi potensi kesalahpahaman mengenai penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) seperti yang terjadi pada kasus pemeriksaan administrasi kepabeanan (custom clearance) mainan impor beberapa waktu lalu.

Dengan penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengatakan bahwa proses administrasi bagi sebagian barang bisa dilaksanakan di luar pos perbatasan. Sehingga, prosesnya dapat cepat untuk verifikasi barang impor yang masuk ke Indonesia.

Sekadar informasi, saat ini terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori barang yang dilarang atau terbatas.

Lihat juga: Ditjen Bea Cukai: Mainan Impor Tak Wajib SNI

Mulai bulan depan, jumlah barang impor yang masuk kategori barang yang dilarang disebut bisa berkurang hingga 20,8 persen.

“Sehingga, nanti barang impor yang dilarang sebagian besar akan diverifikasi diawasi di luar post border (luar perbatasan). Ini akan mempercepat proses clearance,” ujar Heru ditemui di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu (24/1).

Tentu saja, langkah ini harus diimbangi dengan kecakapan komunikasi otoritas Bea dan Cukai agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat. Makanya, ia juga telah meminta bawahannya agar bersikap lebih komunikatif dan peka terhadap kondisi di lapangan.

“Petugas di lapangan tentu harus bisa melihat situasi di lapangan. Harus tahu konteksnya, apakah barang yang diimpor ini adalah barang bisnis atau non-bisnis,” papar dia.

Lihat juga: Rencana Bea Impor Tembakau Dinilai Bisa Rugikan Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan bahwa mainan impor yang dibawa penumpang hingga lima buah per orang tidak wajib berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI).

Wajib SNI baru bisa dikecualikan terhadap impor mainan melalui barang bawaan penumpang dengan menggunakan pesawat udara. Wajib SNI, juga dikecualikan untuk barang kiriman tiga buah untuk satu penerima dalam jangka waktu 30 hari.

Keputusan ini dituangkan dalam surat penegasan yang dibuat oleh Kementerian Perindustrian dan mulai berlaku 23 Januari 2018 lalu. (bir)