Penyederhanaan Lartas Impor Bisa Pangkas Waktu Bongkar Muat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengklaim penyederhanaan jumlah impor barang yang dilarang atau terbatas (lartas) yang berlaku pada 1 Februari 2018 bisa mengurangi waktu bongkar muat barang di pelabuhan (dwelling time) sebanyak separuh hingga satu hari.

Sebagai contoh, proses dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kini selama 3,9 hari bisa ditekan hingga 2,8 hari saja.

Lihat juga: Pasca Beleid Lartas, Perizinan Impor Menyusul Disederhanakan

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pengurangan jumlah barang yang masuk dalam kategori lartas menyebabkan jumlah barang yang diverifikasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian keuangan di pelabuhan bisa ikut berkurang.

Nantinya, verifikasi barang yang tidak masuk kategori lartas bisa langsung diverifikasi di gudang importir oleh 18 kementerian dan lembaga yang mengurus izin tersebut.

“Dalam dua pekan ke depan, dampak kelancaran arus barang ini tentu sudah bisa mengurangi dwelling time,” jelas Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (31/1).

Nantinya, kebijakan ini juga akan digabung dengan data aktual (real time) mengenai dwelling time mengingat data dwelling time secara aktual ini masih abu-abu. Rencananya, data ini akan menampilkan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Belawan, Makasar, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas.

“Nanti tidak usah tanya berapa dwelling time lagi, karena Indonesia National Single Window (INSW) dan Bea Cukai akan menampilkan data dwelling time secara real time,” paparnya.

Sekadar informasi, saat ini terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang, atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori lartas.

Mulai bulan depan, nantinya jumlah barang kategori lartas akan berkurang menjaid 2.370 nomor HS atau 21,9 persen dari jumlah HS code.

Lihat juga: Jokowi Sebut Lartas Impor Cuma 'Akal-akalan' Spekulan

Namun, Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, penurunan dwelling time dari HS code bukan satu-satunya indikator keberhasilan kebijakan penurunan lartas tersebut.

Menurut dia, bea cukai juga akan terus memantau jumlah riil petikemas yang terdapat di pelabuhan. Semakin sedikit petikemas yang menumpuk, maka kebijakan ini semakin dianggap mumpuni.

“Simplifikasi larangan terbatas dan jumlah riil kontainer ini bisa mengurangi ongkos logistik secara nasional,” pungkas dia. (lav)