Pasca Beleid Lartas, Perizinan Impor Menyusul Disederhanakan

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Rabu, 31/01/2018 09:18 WIB
Pasca Beleid Lartas, Perizinan Impor Menyusul Disederhanakan Pemerintah berencana menyederhanakan perizinan barang impor demi mempermudah verifikasi bahan baku impor yang kemudian bisa segera digunakan untuk produksi. (Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berencana menyederhanakan perizinan barang impor demi mempermudah verifikasi bahan baku impor yang kemudian bisa segera digunakan untuk proses produksi.

Berdasarkan HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), saat ini masih terdapat 1.073 barang impor yang perlu melalui perizinan dari dua atau lebih lembaga kementerian.

Direktur Teknis dan Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) Fajar Doni mengatakan, setelah aturan ini berlaku, nantinya hanya diperlukan satu saja atas importasi barang-barang tersebut.



Sebagai contoh, impor produk penyejuk udara (Air Conditioner/AC) kini membutuhkan izin impor yang utamanya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk urusan freon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terkait hemat energi, serta Kementerian perindustrian terkait Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Ke depan akan dilakukan simplifikasi perizinan. Regulasi impor yang tumpang tindih antar kementerian ini tentu akan disederhanakan,” ujar Fajar di Kementerian Keuangan, Selasa (30/1).

Secara lebih rinci, nantinya kementerian dan lembaga yang mengeluarkan izin impor secara jamak untuk satu produk tertentu akan disederhanakan menjadi satu lisensi impor.

Sebagai contoh, satu barang impor mungkin membutuhkan tiga izin impor dari tiga kementerian yang berbeda. Namun bukan berarti barang impor itu menggunakan izin dari satu kementerian saja.

Di dalam lisensi tunggal impor tersebut, masing-masing syarat perizinan impor dari kementerian dan lembaga akan diharmonisasi dan dituangkan ke dalam lisensi impor tersebut.

"Bagaimana menjadi single licensing ini juga perlu kesepakatan kementerian dan lembaga. Jadi kalau izinnya hanya satu, maka (ketentuan lain dari kementerian dan lembaga) sifatnya hanya rekomendasi,” papar dia.

Lebih lanjut ia menuturkan, ini merupakan fase kedua dari empat fase penyederhanaan alur tata niaga di Indonesia.

Seperti diketahui, fase pertama ialah penyederhanaan jumlah impor barang dilarang atau terbatas (lartas) yang akan diluncurkan pada 1 Februari 2018 mendatang.

Saat ini, terdapat 10.826 jenis barang impor jika dilihat melalui HS Code Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.229 barang, atau 48,3 persen merupakan barang impor dengan kategori lartas. Mulai bulan depan, jumlah barang impor yang masuk kategori lartas bisa berkurang hingga 20,8 persen.


Hanya saja, ia tak menyebut dua fase sisanya. “Untuk detail lebih lanjut lebih baik menunggu pengumuman dari Kementerian Koordinator bidang Perekonomian karena koordinasinya di situ,” pungkas Fajar. (lav/bir)