Demi Tarif Listrik Stabil, PLN Minta Harga Batu Bara Diatur

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Kamis, 01/02/2018 13:54 WIB
Demi Tarif Listrik Stabil, PLN Minta Harga Batu Bara Diatur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) meminta Presiden Joko Widodo agar harga batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation /DMO) diatur. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Sofyan Basir meminta Presiden Joko Widodo agar harga batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation /DMO) tidak seperti harga pasar. Hal itu disampaikan saat bertemu dan melapor kepada Presiden Jokowi pagi tadi di Istana Merdeka.

“Masalah batu bara, mudah-mudahan harganya (diatur) juga. Pak Jonan sudah komitmen menurunkan harga DMO. Semoga bisa diturunkan,” kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/2).

Harga batu bara saat ini mulai mendekati US$100 per metrik ton. PLN menginginkan harga sekitar US$60 per metrik ton.



Sofyan menjelaskan, harga batu bara diharapkan dapat lebih rendah demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini, dinilai mempengaruhi produksi listrik dengan tarif terjangkau bagi masyarakat.

Ia menyadari pemerintah telah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik. Padahal 60 persen bahan baku PLN adalah batu bara.

Sofyan menjelaskan, PLN akan terbebani apabila tarif listrik tidak naik tetapi harga batu bara terus melonjak. Menteri ESDM Ignasius Jonan disebut siap mendukung jika direalisasikan Februari ini.

“Presiden bilang batu bara milik negara. Batu bara harus dengan harga ekonomi yang cukup agar tarif bisa dipertahankan dengan baik,” ucapnya.

Sebelumnya, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengestimasi, pemerintah perlu menambah suntikan anggaran ke PLN sekitar Rp20 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tarif listrik tidak naik.


Perhitungan tersebut merespons rencana pemerintah yang akan menyesuaikan formula perhitungan tarif listrik yang turut memperhitungkan harga batu bara yang tengah menanjak saat inik, sehingga berpotensi mengerek tarif listrik yang harus dibayarkan masyarakat.

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, suntikan anggaran tambahan untuk PLN ini perlu diberikan agar sekalipun ada penyesuaian tarif listrik, tarifnya tidak membebani masyarakat dan juga tak membebani PLN untuk menutup selisih tarif keekonomian dengan tarif listrik yang dibayarkan masyarakat.

"Solusinya memang ambil dari pos belanja lain. Salah satunya dari anggaran infrastruktur harus sedikit direm, di mana belanja infrastruktur mencapai Rp400 triliun (pada APBN)," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/1). (gir/gir)